2. Pendanaan wajib belajar
Kedua, terkait pendanaan wajib belajar yang mana sekarang ini menjadi semakin jelas yang sebelumnya satuan pendidikan negeri sering menghadapi masalah apabila masyarakat ingin berkontribusi sukarela maka dalam RUU Sisdiknas juga dijelaskan bahwa pemerintah akan mendanai penyelenggaraan wajib belajar.
Satuan pendidikan negeri tidak memungut biaya akan tetapi masyarakat boleh berkontribusi secara sukarela, tanpa paksaan, dan tidak mengikat.
3. Nomenklatur satuan pendidikan dapat disesuaikan
Ketiga, nomenklatur satuan pendidikan dapat disesuaikan yang mana sebelumnya penamaan satuan pendidikan ada di dalam UU Sisdiknas, sehingga nomenklatur tidak bisa diubah yang mana hal tersebut telah membuat nomenklatur agak sulit disesuaikan.
Sehingga melalui RUU Sisdiknas maka sekolah, madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan tingkat dasar dan menengah dapat mudah diatur sebagai bentuk satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah dalam batang tubuh RUU. Nomenklatur sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan sebagainya menjadi contoh dalam penjelasan sehingga pemerintah dapat menyesuaikan nomenklatur tersebut apabila nantinya diperlukan.
4. Mobilitas pelajar pesantren formal dengan satuan pendidikan
Keempat, adanya mobilitas pelajar pesantren formal dengan satuan pendidikan yang mana dalam RUU Sisdiknas sebelumnya, pesantren diatur secara terpisah dari sistem pendidikan nasional. Sehingga lulusan pesantren formal seringkali kesulitan jika ingin pindah ke satuan pendidikan lain di luar pesantren.
Oleh karena itu, dalam RUU Sisdiknas terbaru ini Standar Nasional Pendidikan juga berlaku pada seluruh jalur pendidikan formal termasuk pesantren formal. Lulusan pesantren formal bisa lebih mudah pindah ke sekolah, madrasah, maupun universitas dan sebaliknya.
5. Mapel wajib pendidikan pancasila
Kelima, adanya mapel wajib pendidikan pancasila yang mana pendidikan pancasila menjadi mata pelajaran wajib bersama dengan pendidikan agama dan bahasa indonesia. Selain mata pelajaran tersebut dalam RUU Sisdiknas ini juga ada muatan wajib yakni matematika, IPS, IPA, seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kecakapan hidup, serta muatan lokal.
6. Standar nasional pendidikan
Keenam, terkait dengan standar nasional pendidikan yang mana dalam RUU Sisdiknas terbaru maka standar nasional pendidikan menjadi lebih fleksibel untuk mengakomodasi dan mempertimbangkan keragaman antara daerah. Hal tersebut bertujuan agar tidak menjadi ikatan birokratis dan administratif yang terlalu rinci ketika hal tersebut dapat dilaksanakan.
Halaman Selanjutnya
Penguatkan prioritas pada pendidikan anak usia dini (PAUD)…
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
