Ada informasi untuk para guru honorer yang sampai pada saat ini belum diangkat menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), di tahun 2023 ini pemerintah dipastikan akan membuka CPNS dan PPPK guru tahun 2023 hal ini telah tertuang di dalam SE yang diterbitkan oleh MenPANRB.
Para guru non ASN atau honorer yang berada di dalam bidang Pendidikan akan diutamakan pada pengadaan PPPK guru tahun 2023.
Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan CASN tahun 2023, yaitu diprioritaskan untuk tenaga yang bekerja di pelayanan dasar.
Ketentuan mengenai pengusulan PPPK guru tahun 2023 telah tertuang di dalam Surat Edaran terbaru yang telah ditetapkan oleh Menteri PANRB yang bernomor B/521/M.SM.01/00/2023 tentang pengadaan ASN 2023.
Perlu untuk diketahui bahwasannya pembukaan PPPK guru 2023 tidak hanya untuk para tenaga honorer yang baru akan mengikuti seleksi saja. Namun juga untuk para guru honorer yang tidak dinyatakan lulus dalam PPPK guru 2022, dapat kembali mengikuti rekrutmen PPPK di tahun ini.
Berdasarkan keterangan yang ada di dalam Surat Edaran Menteri PANRB tersebut, dijelaskan bahwa PPPK guru tahun 2023 untuk instansi daerah, usulan kebutuhannya diprioritaskan untuk dapat memenuhi kebutuhan pegawai yang ada di daerah tertentu.
Pada pengusulan kebutuhan ini harus berpedoman pada Peraturan Menteri terkait dengan nomeklatur JF guru dan juga Keputusan dari Menteri PANRB yang bernomor 158 tahun 2023.
Dengan begitu, persyaratan kualifikasi Pendidikan pada penerimaan PPPK guru tahun 2023 harus sesuai dengan rekomendasi yang diajukan dari instansi Pembina. Hal ini perlu untuk diperhatikan bagi instansi daerah yang akan mengusulkan kebutuhan formasi pada PPPK guru tahun ini.
Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru 2023 di instansi pemerintah atau daerah. Usulan kebutuhan formasinya harus sesuai didasarkan pada peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK.
Selanjutnya mengenai jumlah ASN yang telah memasukai masa usia pensiun di tahun 2023 ini juga perlu untuk diperhatikan. Hal ini supaya tidak terdapat kekurangan atau penumpukan Aparatur Sipil Negara di satu daerah saja.
Hal lainnya yang perlu juga diperhatikan yaitu rasio jumlah penduduk dengan ASN, rasio anggaran belanja pegawai, kondisi geografis daerah, dan juga kemampuan masing-masing daerah.
Halaman Selanjutnya
Bagi para pegawai bidang Pendidikan atau guru honorer
Halaman : 1 2 Selanjutnya
