Tunjangan Profesi Guru Menjadi Polemik Pada RUU Sisdiknas

- Editor

Jumat, 16 September 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Polemik – RUU Sisdiknas menjadi pembicaraan hangat di kalangan guru dan juga penggiat Pendidikan di Indonesia. Pasalnya hal tersebut mengakibatkan Polemik pada RUU Sisdiknas mengenai Tunjangan Profesi Guru yang sering dibicarakan oleh banyak orang dari kalangan Pendidikan.

Polemik mengenai hilangnya TPG atau Tunjangan Profesi Guru pada RUU Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional masihlah sangat abu abu. Hal tersebut karena belum adanya kepastian terkait aturan tersebut.

PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia menilai bahwa penyataan dari Nadiem Makaraim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang TPG tidak dihapus adalah hanya janji secara lisan. Sebab pernyataan tersebut tidak tertulis pada RUU Sisdiknas.

Mengenai ketentuan tunjangan profesi guru pada RUU Sisdiknas tersebut dijelaskan pada pasal peralihan. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa guru yang telah mendapatkan tunjangan saat RUU Sisdiknas tersebut diterbitkan maka guru tersebut akan masih mendapatkan tunjangan tersebut.

Sedangkan untuk guru yang belum menerima tunjangan profesi guru sampai tunjangan tersebut diterbitkan maka guru tersebut akan terdampak pada peraturan baru yang termuat pada RUU Sisdiknas.

Unifah Rosydi selaku Ketua Umum PGRI memperhatikan kondisi pada kalangan guru ASN atau Aparatur Sipil Negara. Pada Naskah RUU Sisidknas tersebut, guru ASN tersebut akan menerima tunjangan fungsional

Ketua Umum PGRI tersebut menjelaskan bahwa tunjangan profesi berbeda dengan tunjangan fungsional yang telah melekat pada kepangkatan seseorang.

Pada UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen yang masih berlaku hingga saat ini, Untuk besaran TPG adalah satu kali dari gaji guru. Untuk tunjangan fungsional selama ini belum terdapat kejelasan mengenai detail dari kemendikbud apakah besaran tersebut setara atau tidak.

Selain itu nasib mengenai guru non ASN semakin tidak jelas. Pada draf RUU Sisdiknas, pengaturan mengenai gaji guru non ASN dan juga guru swasta dijelaskan pada UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Halaman Selanjutnya

Gaji guru swasta

Berita Terkait

Kriteria Sekolah Swasta yang Bisa Menerima Redistribusi Guru ASN
Guru ASN Bisa Mengajar di Sekolah Swasta, Ini Kriterianya! Apakah Anda Termasuk?
Telah Terbit Permendikdasmen 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru ASN (PNS dan PPPK) Pada Satuan Pendidikan Masyarakat
Hanya Di Tanggal 21 Januari, Semua Guru TK, SD, SMP dan SMA/SMK Jangan Sampai Ketinggalan!
[Breaking News] Siaran Pers BKN Kriteria Pelamar Tambahan Seleksi PPPK Guru, Ada Kesempatan Ikut Seleksi PPPK Tahap II
Tahun 2025 Guru Sertifikasi Maupun Non Sertifikasi Akan Sejahtera dengan Program Prioritas Mendikdasmen
Guru Wajib Tahu, Poin Penting dalam PermenPANRB Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru
4 Tahapan Pengelolaan Kinerja Tahun 2025, Jangan Sampai Keliru!
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 20 Januari 2025 - 18:16 WIB

Kriteria Sekolah Swasta yang Bisa Menerima Redistribusi Guru ASN

Senin, 20 Januari 2025 - 17:51 WIB

Guru ASN Bisa Mengajar di Sekolah Swasta, Ini Kriterianya! Apakah Anda Termasuk?

Senin, 20 Januari 2025 - 12:27 WIB

Telah Terbit Permendikdasmen 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru ASN (PNS dan PPPK) Pada Satuan Pendidikan Masyarakat

Senin, 20 Januari 2025 - 11:43 WIB

Hanya Di Tanggal 21 Januari, Semua Guru TK, SD, SMP dan SMA/SMK Jangan Sampai Ketinggalan!

Sabtu, 11 Januari 2025 - 15:04 WIB

Tahun 2025 Guru Sertifikasi Maupun Non Sertifikasi Akan Sejahtera dengan Program Prioritas Mendikdasmen

Berita Terbaru

Unduh Sertifikat Pendidikan 32 JP Gratis