Miskonsepsi Penerapan Kurikulum Merdeka – Terjadi miskonsepsi dalam impelementasi Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan yang disebabkan oleh beberapa hal.
Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian yang serius. Mengingat sampai saat ini, sudah banyak satuan pendidikan atau sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum baru, yaitu Kurikulum Merdeka.
Kurikulum merdeka telah diluncurkan sejak Februari 2022 oleh pemerintah. Dalam implementasinya, kurikulum merdeka ini berfokus pada materi pelajaran yang esensial dan pengembangan karakter Profil Pelajar Pancasila.
Akan tetapi, besar kemungkinan terjadi atau bahkan sering terjadi kesalahpahaman atau miskonsepsi pada praktiknya.
Meskipun demikian, sebenarnya hal seperti ini wajar apabila terjadi. Tinggal diluruskan saja secara bertahap oleh pihak-pihak yang terkait.
Kemendikbudristek berupaya mengembangkan strategi implementasi Kurikulum Merdeka dengan mempertimbangkan kompleksitas konteks yang sistemik.
Ada tiga hal kunci yang melandasi strategi implementasi Kurikulum Merdeka, yaitu:
- Kurikulum merdeka adalah pilihan,
- Implementasi kurikulum adalah proses belajar,
- Dukungan perlu diberikan kepada satuan pendidikan dan pendidik sesuai kebutuhan baik dari segi situasi yang ada maupun dari segi waktu
Selain itu, strategi implementasi Kurikulum Merdeka juga didasarkan pada prinsip-prinsip perancangan kurikulum. Antara lain adalah sebagai berikut.
- sederhana, mudah dipahami dan diimplementasikan;
- fokus pada kompetensi dan karakter semua peserta didik;
- fleksibel;
- selaras;
- bergotong royong; dan
- memperhatikan hasil kajian dan umpan balik.
Setidaknya ada tiga prinsip kunci yang melandasi strategi implementasi Kurikulum Merdeka dalam rangka pemulihan pembelajaran.
Ketiga prinsip kunci tersebut antara lain adalah Kurikulum Merdeka adalah pilihan, implementasi kurikulum adalah proses belajar, dan bantuan dan dukungan implementasi kurikulum dilakukan secara komprehensif.
Satuan pendidikan yang demikian, mungkin memiliki kesiapan untuk mengimplementasikan perubahan kurikulum.
Sementara sebagian satuan pendidikan lainnya yang mengalami kesulitan untuk memberikan layanan pembelajaran kepada peserta didik, mungkin akan terbebani dengan adanya suatu kebijakan baru khususnya terkait dengan kurikulum.
- Kesiapan satuan pendidikan
Kesiapan satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum tidak terbatas pada kemampuan secara kognitif atau metakognitif saja, yang berarti memahami isi kurikulumnya serta cara menerapkannya.
Kesesuaian antara filosofi kurikulum dengan paradigma guru tentang perannya sebagai pendidik serta prinsip-prinsip pembelajaran yang dipegangnya adalah faktor yang juga menjadi penentu kesiapan guru untuk mengimplementasikan kurikulum.
Proses pemaknaan (sensemaking) kebijakan dipengaruhi oleh paradigma, nilai, serta keyakinan pendidik sebagai implementor kebijakan.
Ketika perubahan diwajibkan tanpa menyiapkan pendidik untuk lebih terbuka mengubah paradigma mereka, salah satu risiko yang sering terjadi adalah implementasi yang dangkal (superficial). Di mana guru menerapkan kurikulum baru dengan paradigma lama.
- Keputusan satuan pendidikan
Terkait dengan keputusan satuan pendidikan untuk menetapkan kurikulum yang akan digunakan satuan pendidikan tidak dibatasi hanya untuk Tahun Ajaran 2022/2023.
Artinya satuan pendidikan dapat menggunakan Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran berikutnya.
Fleksibilitas ini akan memberikan kesempatan kepada satuan pendidikan untuk mempersiapkan diri sebelum berkomitmen untuk melakukan perubahan besar.
Memberikan waktu kepada satuan pendidikan dan pendidik untuk menyiapkan diri adalah hal yang sangat kritikal dalam implementasi kurikulum.
Memberikan waktu kepada satuan pendidikan dapat berarti memberikan kesempatan untuk mereka observasi terlebih dahulu tentang bagaimana Kurikulum Merdeka diimplementasikan di satuan pendidikan lain.
- Kurikulum pilihan dan pemerataan pemulihan belajar
Kebijakan implementasi yang longgar dan fleksibel ini dapat menimbulkan pertanyaan terkait kesenjangan kualitas pendidikan.
Apabila Kurikulum Merdeka dinilai dapat meningkatkan efektivitas pemulihan pembelajaran, mungkin orang akan banyak bertanya.
Pertanyaan yang kerap kali muncul adalah “mengapa tidak diwajibkan untuk seluruh satuan pendidikan?”. Pertanyaan tersebut muncul dengan dua asumsi yang melandasinya.
- Asumsi pertama, satuan pendidikan yang siap adalah satuan pendidikan yang sudah maju, berkualitas tinggi, atau dengan sumber daya yang lebih mumpuni.
- Asumsi kedua, mewajibkan implementasi kurikulum di seluruh satuan pendidikan adalah strategi pemerataan kualitas pendidikan.
Karena dengan diwajibkan, maka seluruh jajaran pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah akan mengerahkan segala daya dukung implementasi kebijakan tersebut. Namun kedua asumsi tersebut tidak cukup kuat.
Miskonsepsi Pada Penerapan Kurikulum Merdeka
Berikut ini akan dijabarkan apa saja yang menjadi miskonsepsi dalam penerapan implementasi Kurikulum Merdeka ini.
- Mengganti Kurikulum adalah Tujuan
Miskonsepsi yang pertama adalah “ganti kurikulum merupakan tujuan”. Padahal, yang ingin ditekankan disini adalah bagaimana melihat Kurikulum Merdeka ini adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pemulihan pembelajaran.
Apabila pihak sekolah maupun masyarakat ingin memandang pergantian kurikulum ini sebagai suatu tujuan, kemungkinan yang akan terjadi adalah kita akan disibukkan dalam urusan administratif, seperti mengganti format dokumen.
Kurikulum Merdeka memberi kita tool atau alat untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas. Bukankah pembelajaran yang berkualitas sejatinya adalah esensi dan tujuan kita mengajar selama ini?
Nah, implementasi Kurikulum Merdeka memberi kita kesempatan untuk mewujudkan hasrat dan impian tersebut.
Dengan adanya penjelasan ini, maka semuanya sebaiknya tidak memandang pergantian kurikulum sebagai tujuan utama dari implementasi Kurikulum Merdeka.
Halaman berikutnya
Penerapan kurikulum secara absolut..
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
