Gagal untuk Diputihkan – Terdapat informasi yang sangat penting untuk guru semua jenjang seperti PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK mengenai RUU Sisdiknas. Hal tersebut adalah terkait sertifikasi guru yang gagal untuk diputihkan pada Rapat Kerja pada selasa 27 september lalu.
Pada Rapat Kerja Komite III DPR RI tersebut membahasa hal mengenai RUU Sisdiknas tersebut. RUU Sisdiknas tersebut membahas kesejahteraan untuk guru PAUD, SD, SMP, SMA dan juga SMK diseluruh Indonesia.
Walaupun demikian, pada hasil Rapat Kerja tersebut Kemdikbudristek harus menerima kekecewaan terkait hasil yang telah ditentukan pada Rapat Kerja DPR RI tersebut. Hal tersebut juga mengenai pembahasan RUU Sisdiknas tersebut.
Beberapa hal yang membuat kemdikbudristek kecewa adalah mengenai gagalnya rencana untuk melakukan pemutihan pada tunjangan sertifikasi guru yang akan dilakukan pada tahun 2022 ini.
Selain gagalnya rencana pemutihan tersebut, RUU Sisdiknas juga ditolak oleh DPR RI untuk masuk pada prolegnas prioritas di tahun 2022 ini.
Saat Rapat Kerja tersebut, Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi turut menyampaikan bahwa pada RUU Sisdiknas tersebut adalah untuk memperjuangkan para guru untuk mendapatkan penghasilan yang layak.
Selain itu, Meteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut juga menjelaskan bahwa maksud untuk kembali ke undang undang ketenaga kerjaan melalui RUU Sisdiknas tersebut adalah agar pemerintah dapat memastikan UMR untuk guru dapat dilaksanakan.
Dalam RUU Sisdiknas telah dijelaskan bahwa guru yang telah melakukan sertifikasi ataupun yang belum untuk melakukan sertifikasi maka tetap akan mendapatkan tunjangan tersebut hingga pensiun.
Hal tersebut adalah diberikan untuk semua guru yang telah melakukan sertifikasi ataupun yang belum melakukan sertifikasi di satuan Pendidikan.
Selain itu jika RUU Sisdiknas tersebut disahkan maka guru tersebut tidak perlu untuk mengikuti PPG Dalam Jabatan yang antreanya panjang. Dalam hal tersebut Kemdikbud mengarapkan bahwa guru yang telah mengabdi akan segera menerima haknya melalui RUU Sisdiknas tersebut.
Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2 Selanjutnya
