Untuk mekanisme yang akan diberlakukan untuk peningkatan kesejahteraan guru nantinya, dikembalikan pada Undang-Undang ASN dan UU Ketenagakerjaan.
Iwan menjelaskan bahwa RUU Sisdiknas mengatur bagi guru ASN, akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik melalui undang-undang.
Dengan begitu guru ASN yang belum mendapatkan tunjangan profesi, akan otomatis mendapatkan kenaikan pendapatan melalui tunjangan yang diatur oleh undang-undang ASN tanpa menunggu antrian panjang PPG.
Sementara itu, untuk guru guru non ASN, tambahan penghasilan akan diberikan melalui peningkatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga Yayasan penyelenggara pendidikan dapat memberikan gaji yang lebih tinggi kepada guru-guurnya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan insentif-insentif lain yang kiranya diperlukan oleh Yayasan.
Tekait dengan besaran tunjangan atau tambahan gaji, Iwan menyampaikan, “jika ada yang bertanya besaran tunjangan apakah bisa sama besar? Jawabannya bisa dan itu perlu kita kawal bersama-sama”.
Artinya Pemerintah berupaya adanya peningkatan kesejahteraan guru melalui peningkatan penghasilan baik yang sudah sertifikasi maupun yang belum sertifikasi.
“Kita ingin guru mendapatkan peningkatan kesejahteraan yang layak, dan itu harus menjadi prinsip utama dalam RUU Sisdiknas” papar Iwan.
Halaman berikutnya
Lebih lanjut Iwan mengatakan bahwa..
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
