PNS Tak Bisa Santai, Berikut Tugas PNS Dari Jokowi

- Editor

Rabu, 18 Januari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Profesi PNS menjadi salah satu profesi yang masih banyak diidamkan oleh masyarakat ini tentunya memiliki tuntutan pekerjaan yang tak bisa dianggap remeh.

Meskipun, pada umumnya masyarakat masih menganggap yang terpenting adalah gaji dan tunjangan tanpa melihat pekerjaan yang diemban oleh seorang PNS.

Baru-baru ini Presiden RI, Jokowi telah menyatakan akan ada indikator kinerja atau Key Performance Indicator (KPI) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Aparatur Sipil Negara (ASN) ini tidak hanya berfokus kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja melainkan kepada para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Jokowi menyatakan pula, bahwasannya indikator tersebut sudah sesuai dengan program prioritas pemerintah.

Berkenaan dengan hal tersebut disampaikan oleh Jokowi pada saat Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan FOROPIMDA tahun 2023.

Rapat Koordinasi tersebut dilaksanakan di Sentul International Convetion Center, Bogor pada Selasa (17/1/2023).

“Kita tahu jumlah ASN kita 4,2 juta, non ASN-nya 2,3 juta, ini sebuah jumlah yang sangat besar. Sekarang semuanya sudah ada indikator kinerjanya yang baru untuk ASN,” katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) se-Indonesia, Selasa (17/1/2023).

Jokowi bahkan telah meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas untuk memberikan indikator kinerja secara jelas kepada TNI dan Polri.

Tentunya pada indikator tersebut, haruslah disesuaikan dengan program prioritas dari pemerintah.

Sehingga, nantinya hasil kerja ASN yang salah satunya mengemban profesi PNS tersebut akan berdampak pada masyarakat secara langsung.

“KPI (Key performance indicator) ada semua sesuai prioritas pemerintah yaitu investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi dan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri),” jelas Jokowi.

TKDN atau singkatan dari Tingkat Komponen Dalam Negeri ini pemerintah menginginkan agar Pemerintah Daerah dapat menggunakan APBD guna membeli produk buatan dalam negeri.

Halaman selanjutnya 
Harapan Jokowi terkait TKDN

Berita Terkait

Guru SD, SMA, dan SMA/SMK Wajib Tahu! 6 Program Prioritas Kemendikdasmen Tahun 2024
Kabar Gembira untuk Guru Sertifikasi maupun Non Sertifikasi Ada Arah Dari Wapres Kepada Menteri Pendidikan
Keterangan Mendikdasmen, Deep Learning Bukan Pengganti Kurikulum Merdeka, Lantas Apa?
Ramai Diperbincangkan Deep Learning, Akan Gantikan Kurikulum Merdeka?
Persiapan Seleksi Kompetensi PPPK Guru 2024, Simak Kisi- Kisi Lengkap Sesuai SK Tahun 2024
Jangan Salah Upload! Ini Persyaratan Administrasi untuk 4 Kategori Pelamar PPPK Guru Tahun 2024
Seleksi PPPK Akan Dibuka Mulai 27 September 2024? Simak Keterangan Selengkapnya!
Menjelang Pencairan TPG Tw 3, Tampilan Info GTK Anda ada Yang Berubah? Ini Penjelasannya
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 16 November 2024 - 11:45 WIB

Guru SD, SMA, dan SMA/SMK Wajib Tahu! 6 Program Prioritas Kemendikdasmen Tahun 2024

Sabtu, 16 November 2024 - 10:52 WIB

Kabar Gembira untuk Guru Sertifikasi maupun Non Sertifikasi Ada Arah Dari Wapres Kepada Menteri Pendidikan

Kamis, 14 November 2024 - 10:23 WIB

Keterangan Mendikdasmen, Deep Learning Bukan Pengganti Kurikulum Merdeka, Lantas Apa?

Rabu, 13 November 2024 - 11:51 WIB

Ramai Diperbincangkan Deep Learning, Akan Gantikan Kurikulum Merdeka?

Rabu, 6 November 2024 - 11:50 WIB

Persiapan Seleksi Kompetensi PPPK Guru 2024, Simak Kisi- Kisi Lengkap Sesuai SK Tahun 2024

Berita Terbaru

Kurikulum Pendidikan

Ramai Diperbincangkan Deep Learning, Akan Gantikan Kurikulum Merdeka?

Rabu, 13 Nov 2024 - 11:51 WIB

Unduh Sertifikat Pendidikan 32 JP Gratis