Pendataan Non ASN Memasuki Tahap 2, Berdampak pada Penghapusan Honorer 2023?

- Editor

Sabtu, 1 Oktober 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tahapan Pendataan non-ASN – Pendataan non-ASN di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah per tanggal 1 Oktober 2022, sudah memasuki tahap kedua.

Tahap ini merupakan tahap masa uji publik. Di mana pada tahap ini, pegawai non-ASN yang memenuhi kategori pendataan, tetapi belum terdata atau belum memenuhi kelengkapan, dapat mengusulkan, mengkonfirmasi, melengkapi data dan Riwayat Masa Kerja.

Pendataan non-ASN yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dilaksanakan setelah terbit Surat Edaran Pelaksana Tugas (Plt) MenPAN-RB Mahfud MD bernomor B/ISII IM SM.01.OO/2022 tertanggal 22 Juli 2022.

Pendataan non-ASN atau honorer ini merupakan tindak lanjut PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Dalam aturan tersebut, hanya ada dua jenis pegawai, yaitu ASN PNS dan PPPK terhitung mulai 28 November 2023.

Dalam keterangan pers yang ditayangkan di situs resmi BKN pada 30 Agustus 2022, disebutkan bahwa pendataan tenaga non-ASN ini selain bertujuan untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah atau PP 48 Tahun 2005 dan PP 49 Tahun 2018, yakni larangan terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pemerintah untuk melakukan pengangkatan honorer dan/atau tenaga non-ASN.

Selain itu, pendataan ini juga bertujuan untuk mendorong masing- masing instansi pemerintah untuk mempercepat proses maping, validasi data, dan menyiapkan RoadMap penyelesaian tenaga non-ASN.”

PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. BKN menjelaskan ada beberapa tahapan pendataan non-ASN, yakni:

Halaman berikutnya

Tahap sebelum prafinalisasi pendataan non-ASN..

Berita Terkait

Marak Bullying, Jokowi Minta Kepsek dan Guru Lakukan Hal Ini!
Ternyata Guru Sertifikasi Berkesempatan Mendapatkan Double Tunjangan,Simak Penjelasannya!
Pencairan Rapelan Kenaikan Gaji Guru  Januari dan Februari 2024 belum Juga Dicairkan, Bagaimana Sistem Sebenarnya?
Pesan Presiden Jokowi untuk Semua Guru dan Kepala Sekolah Harus menjadi Perhatian Khusus
4 Hal Yang Harus Guru dan Kepala Sekolah Ketahui Jika Akan Mengubah Rencana Hasil Kinerja (RHK)
Guru Kesulitan Memenuhi 32 Poin Kinerja  dari Yang Sudah Direncanakan, Kemdikbud Siapkan Solusi Ini!
Jokowi Hadiri Kongres PGRI, Ketua PGRI Minta Hal Ini
Kabar Baik untuk Guru Usia Tinggi dan Guru Masa Kerja Lama dari Kemdikbud
Berita ini 24 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 4 Maret 2024 - 13:17 WIB

Marak Bullying, Jokowi Minta Kepsek dan Guru Lakukan Hal Ini!

Senin, 4 Maret 2024 - 11:47 WIB

Ternyata Guru Sertifikasi Berkesempatan Mendapatkan Double Tunjangan,Simak Penjelasannya!

Senin, 4 Maret 2024 - 11:14 WIB

Pencairan Rapelan Kenaikan Gaji Guru  Januari dan Februari 2024 belum Juga Dicairkan, Bagaimana Sistem Sebenarnya?

Senin, 4 Maret 2024 - 10:28 WIB

Pesan Presiden Jokowi untuk Semua Guru dan Kepala Sekolah Harus menjadi Perhatian Khusus

Sabtu, 2 Maret 2024 - 11:57 WIB

4 Hal Yang Harus Guru dan Kepala Sekolah Ketahui Jika Akan Mengubah Rencana Hasil Kinerja (RHK)

Sabtu, 2 Maret 2024 - 11:16 WIB

Jokowi Hadiri Kongres PGRI, Ketua PGRI Minta Hal Ini

Sabtu, 2 Maret 2024 - 10:57 WIB

Kabar Baik untuk Guru Usia Tinggi dan Guru Masa Kerja Lama dari Kemdikbud

Jumat, 1 Maret 2024 - 12:35 WIB

Kabar Update TPG Guru Kemdikbud dan Guru Kemenag di Bulan Maret, Mulai Sinkronisasi Data?

Berita Terbaru