Adapun tiga solusi yang ditawarkan oleh MenPAN-RB mengenai nasib para tenaga honorer ialah sebagai berikut :
- Semua tenaga honorer diangkat menjadi ASN
- Semua tenaga honorer diberhentikan
- Diangkat ASN secara prioritas
Menurut MenPAN-RB mengenai tiga solusi yang ditawarkan tersebut sudah dipetakan berdasarkan kelebihan dan kekurangannya.
Oleh karena itu, pemerintah akan mengkaji secara mendalam dan tentunya menautkan dengan kekuatan fiskal, kualitas birokrasi, serta adanya keberlangsungan pelayanan publik.
MenPAN-RB dan DPR tentunya, telah berupaya untuk mencari opsi yang terbaik dari ketiga solusi yang ditawarkan tersebut.
Pasalnya, ini menyangkut mengenai keberlangsungan hidup dari para tenaga honorer atau non-ASN kedepannya.
Sebelum itu, MenPAN-RB juga telah menerima terkait aspirasi dan alternatif solusi mengenai penanganan tenaga honorer ataupun non-ASN.
Hal tersebut sesuai dan secara bersamaan dengan asosiasi dari pemerintah daerah yang terdiri dari APPSI, APKASI dan APEKSI.
Salah satu alternatif yang nantinya akan digunakan untuk penanganan pada masalah ini yang dibahas ialah mengenai salary range untuk para pelamar PPPK seshai dengan kemampuan tiap-tiap daerahnya.
“Kami sudah bertemu dengan para asosiasi bupati/wali kota. Teman-teman sudah memberikan beberapa alternatif salah satunya adalah salary range untuk PPPK sesuai dengan kemampuan daerah,” jelas Abdullah Azwar Anas selaku MenPAN-RB.
Fakta lain dari tenaga honorer ini ialah, dimana jika sesuai dengan rencananya akan dihapus pada tahun 2023 ini belakangan menjadi melonjak.
Jumlah data honorer yang awalnya di seluruh Indonesia mencapai 410 ribu, namun belakangan melonjak menjadi 1,1 juta orang.
Permasalahan tenaga honorer yang ada di daerah juga terus dikawal oleh Pemerintah.
Hal tersebut dapat ditunjukkan dari kehadiran Sekretaris Jenderal Apkasi, Adnan Purichta Ichsan, pada pertemuan tersebut adalah untuk mengawal permasalahan tenaga honorer di daerah masing-masing dan menyatukan persepsi dengan kepala daerah lainnya untuk mencari solusi terbaik terhadap nasib tenaga honorer pada masa mendatang.
“Selaku kepala daerah dan Sekjen Apkasi, rakor ini sebagai tempat kami menjelaskan kepada kementerian mengenai permasalahan di daerah. Kami berharap pak menteri yang dulunya juga ketua Apkasi dan juga pernah menjadi bupati dapat melihat permasalahan honorer di daerah dengan lebih detail,” katanya.
e-Guru.id menyediakan program membership dengan satu kali membayar gratis pelatihan bersertifikat 32 JP setiap bulannya. Mari bergabung dengan 9000++ di seluruh wilayah Indonesia. Tunggu apalagi DAFTAR SEKARANG
Ingin pelatihan bersertifikat 32 JP? KLIK LINK INI
Ingin dibantu mendaftar member e-Guru.id ? Hubungi wa.me/6285869433931 (Admin Ayu)
(nlm/law)
Halaman : 1 2
