Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa sebagai perwakilan dari komisi II DPR RI menuntut kejelasan nasib tenaga honorer atau non ASN. Yang hingga saat ini masih belum ada kejelasan mengenai kesejahteraannya.
Hal itu disampaikan atas sikap terhadap adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 5 Tahun 2014, instansi pemerintah pusat dan daerah tidak diperbolehkan merekrut tenaga honorer atau non ASN lagi.
Berdasarkan UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 tersebut dijelaskan bahwa pegawai pemerintah tidak lagi diisi oleh tenaga honorer,melainkan hanya terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PNS. Sehingga tidak ada kejelasannya bagi para tenaga honorer atau non ASN,
Wakil ketua Komisi II DPR RI ini berharap dan meminta agar masalah ini segera menemukan penyelesaiannya, agar tenaga honorer juga mendapatkan penghasilan yang layak dan kejelasan nasib tenaga honorer.
Beliau juga menambahkan bahwa kebanyakan dari tenaga honorer ini adalah tenaga honorer yang sudah mengabdi selama puluhan tahun untuk negara namun tak kunjung mendapatkan nasib yang jelas.
Saan Mustopa selaku wakil ketua komisi II DPR RI pada Desember 2022 lalu, mengungkapkan bahwa “Kita berharap yang non ASN (tenaga honorer) itu memiliki kepastian terkait dengan status masa depan mereka. Seperti apa nantinya status mereka itu harus ada kejelasan,“
Saan Mustopa menyampaikan bahwa Komisi II DPR RI akan terus mengawal permasalahan tenaga honorer atau non ASN.
Hal ini diawali saat Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja, dimana beliau mendapatkan banyak informasi mengenai masalah tenaga honorer atau non ASN di Provinsi Jawa Barat.
“Jadi, hal-hal (diskusi) seperti ini penting untuk terus dilakukan, bahkan ada beberapa non ASN yang mengabdi puluhan tahun dan itu tentu harus mendapatkan perhatian dari pemerintah,” Upkap beliau.
Salah satu yang menjadi masalah tepatnya di Jawa Barat adalah masih banyaknya tenaga honorer atau non ASN yang sudah berusia sepuh.
Kemudian hal tersebut ditanggapi dari pihak Pemprov Jabar yaitu Setiawan Wangsaatmaja selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan sepenuhnya usia para tenaga honorer tersebut itu yang membuat mereka kurang paham dengan sistem tes daring untuk mengikuti seleksi menjadi ASN.
Sehingga hal ini menjadi kendala sendiri bagi Pemprov untuk dapat membuka kesempatan untuk mengikuti seleksi ASN yang disediakan pemerintah.
Halaman selanjutnya
Halaman : 1 2 Selanjutnya
