Sebagai alternatif terakhir, Nunuk Suryani, yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, menjelaskan bahwa banyak guru P1 yang tidak dapat mengikuti tes PPPK Guru 2023 karena beberapa pemerintah daerah tidak memberikan kebutuhan atau formasi yang diperlukan.
Saat ini, ada sekitar 12.276 guru P1 yang tidak dapat mengikuti tes PPPK Guru 2023, padahal seharusnya ada 62.524 pelamar prioritas satu yang dapat diakomodasi pada tahun anggaran 2023. Namun, pemerintah hanya dapat menyediakan formasi untuk 50.248 pelamar P1.
Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi dengan 12.276 pelamar prioritas satu yang tidak dapat mengikuti tes? Simak ulasan selengkapnya dalam artikel berikut ini.
Direktur Jenderal GTK Nunuk Suryani memberikan solusi pada tanggal 5 Oktober 2023, yaitu pemerintah daerah dapat mengambil langkah lain. Terutama jika di wilayah mereka terdapat guru P1 yang seharusnya dapat mengikuti tes PPPK Guru 2023.
Salah satu opsi yang dapat diambil oleh pemerintah daerah adalah mengadakan seleksi kompetensi tambahan. Seleksi ini akan dibuat oleh pemerintah daerah untuk guru yang tidak dapat diakomodasi dalam pengadaan Aparatur Sipil Negara pada tahun anggaran 2023. Fokus seleksi ini akan lebih dititikberatkan pada tingkat profesionalisme guru tersebut.
Direktur Jenderal GTK berharap agar pemerintah daerah juga dapat mencatat P1 yang telah meninggal dunia atau mengundurkan diri.
Beliau menginginkan Pemda untuk memastikan bahwa semua guru P1 mendaftar pada seleksi 2023, dan juga untuk melakukan pencatatan terhadap P1 yang telah mengundurkan diri, meninggal dunia, atau sejenisnya, dan kemudian data tersebut disampaikan ke Kemdikbud Ristek.
Halaman selanjutnya,
Halaman : 1 2 Selanjutnya
