Home / Opini

Selasa, 28 Desember 2021 - 22:34 WIB

Implementasi Merdeka Belajar yang Masih Terpenjara

Oleh Uswah Hasanah, S.Pd

 (Guru IPA SMPN 1 Paguyangan Kab. Brebes)

Saat ini dunia pendidikan sedang hangat diperbincangkan kurikulum terbaru yang akan segera diresmikan dan juga konsep Merdeka Belajar. Bagaimanakah realita pelaksanaan di lapangan bagi para praktikan pendidikan itu sendiri, adakah kendala yang dihadapi?

Merdeka belajar adalah suatu program dari Mendikbud, Nadiem Makarim atas arahan Presiden dan Wakil Presiden yang diharapkan akan menjadi arah pembelajaran ke depan—yang fokus pada kualitas sumber daya manusia. 

Latar belakang dari program ini di antaranya adalah banyaknya keluhan para orang tua siswa pada sistem pendidikan nasional yang berlaku saat ini, keluhan akan siswa-siswa yang dipatok dengan angka-angka tertentu. 

Melihat rujukan yang masih berlaku pada Permendikbud No. 43 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian bahwa penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian standar kompetensi lulusan masih harus dilaksanakan. 

Di sisi lain pada penjelasan Pasal 6 Ayat 2 bahwa untuk kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan/program pendidikan yang bersangkutan. Artinya guru dan sekolah bebas dan merdeka untuk menilai hasil belajar siswa.

Pada kenyataannya sulit ditemukan sebuah solusi yang tepat untuk memadukan dua tujuan tersebut. Pelaksanaan penilaian hasil belajar masih dilaksanakan massal dan seragam di tiap birokrasi daerah masing-masing. Misal seragamnya soal penilaian tengah maupun akhir semester di tingkat kabupaten dan juga cakupan materi Standar Kompetensi Lulusan Minimal Nasional. Hal itu tak mampu mengimbangi pesan kurikulum merdeka belajar seutuhnya. 

Para praktikan di lapangan tak mampu memadukan hal tersebut karena terhambat pada masalah alokasi waktu yang kurang, mengingat RPP Merdeka Belajar harus mampu membentuk siswa yang benar-benar merdeka, meliputi semua komponen minat dan bakat siswa dengan menerapkan berbagai model atau strategi belajar yang membuat anak bahagia. Sebagaimana makna merdeka itu sendiri yaitu bebas dan bahagia menemukan potensi unik masing- masing siswa. Dalam hal ini tentunya perlu banyak pengembangan agar maksimal dalam penerapannya. 

Baca Juga:  Pandemi Memaksa Guru Belajar Lagi

Penyederhanaan format RPP dari yang semula berlembar-lembar halaman  menjadi satu halaman dalam konsep Merdeka Belajar, sebenarnya sudah dirasakan meringankan beban administrasi guru di tengah aktivitasnya yang padat. 

RPP Merdeka Belajar juga bagus karena tidak meninggalkan esensi pentingnya refleksi guru terhadap pembelajaran setelah RPP dibuat. Sesuai pada Permendikbud No. 14 Tahun 2019 mengenai prinsip efisien, efektif, dan konsentrasi pada murid. Dalam hal ini orientasi pada murid yang berarti mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar murid.

Dalam perkembangan selanjutnya, sebagai langkah penyempurnaan RPP Merdeka Belajar, disusunlah RPP berdiferensiasi. RPP berdiferensiasi ini adalah RPP yang berpihak pada siswa yang disusun berdasarkan hasil pemetaan profil belajar siswa yang meliputi gaya belajar, kecerdasan majemuk dan lingkungan belajar, yang memperhatikan pada 3 elemen dalam pembelajaran yaitu konten, proses dan produk.

Sebagai contoh, jika gaya belajar siswa visual, maka siswa membuat peta konsep. Jika auditori, maka membuat lagu atau mendengarkan video. Jika kinestetik, maka siswa diminta bermain peran/ drama/simulasi yang memungkinkan pindah tempat.

Dalam sebuah pertemuan musyawarah guru mata pelajaran, ditemukan sebuah diskusi antara peserta dengan pemateri. Peserta mengajukan sebuah pertanyaan tentang bagaimana penerapan di lapangan untuk memadukan antara target materi dalam SKL (Standar kompetensi Kelulusan) dengan pembelajaran Merdeka Belajar.

Baca Juga:  Kemendikbud Ristek Lakukan Revitalisasi Bahasa Daerah Untuk Merdeka Belajar

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada 2-3 guru, ditemukan pula masalah yang sama yaitu merasa bingung dalam mengaplikasikan RPP Merdeka Belajar di tengah tuntutan target materi dalam SKL nasional. Itulah yang membuat pertanyaan seperti di atas bermunculan. 

Beban masalah masih harus ditambah dengan permasalahan pendidikan di masa pandemi yang belum juga kunjung usai. Masih ada sekolah yang melaksanakan pembelajaran full daring, maupun modifikasi antara daring dan PTM (Pertemuan Tatap Muka) terbatas. 

Sebagai eksperimen, saya sendiri mencoba mempraktekan RPP Merdeka Belajar versi berdiferensiasi dengan cara cukup melaksanakan 1-2 pembelajaran dari seluruh total pertemuan dalam satu semester. Dari refleksi yang dilakukan, didapat sebuah kesimpulan bahwa siswa merasa cukup puas, senang dan Bahagia. Meskipun pelaksanaan hanya 1-2 kali, namun tidak kehilangan pemenuhan target materi SKL. 

Secara umum, konsep Merdeka Belajar adalah sebuah program yang sudah mendekati ideal untuk menjawab tantangan generasi di era industri 4.0 menuju generasi emas 2045, menuju bangsa yang besar, maju, jaya, dan bermartabat. Namun karena masih perlu upaya sebuah kreativitas dan inovasi dari para pendidik, maka membutuhkan sebuah regulasi, juknis, atau juklak dari kemendikbud yang jelas. Itu akan cukup membantu suksesnya implementasi program Merdeka Belajar di lapangan. 

Daftarkan diri Anda sebagai anggota e-Guru.id dan dapatkan pelatihan gratis setiap bulan untuk meningkatkan kompetensi sebagai pendidik. Caranya, klik pada link INI atau poster berikut untuk gabung menjadi member e-Guru.id!

Share :

Baca Juga

Opini

Peran Penting Orang Tua Siswa SD dalam Pembelajaran Online di Masa Pandemi Covid–19
ramadan dan kesehatan

Opini

Puasa di Bulan Ramadan dan Kaitannya dengan Kesehatan

Opini

Macam-Macam Kegiatan Menyenangkan di Masa Pandemi Covid-19
memaknai bencana

Opini

Memaknai Bencana dalam Kehidupan
woman reading book

Opini

Mengoptimalkan Kinerja Pustakawan untuk Meningkatkan Minat Baca Siswa

Opini

Meniti Jalan Menjadi Guru: Krisman Lameanda
adab minum

Opini

Adab Minum sesuai Ajaran Islam

Opini

Mengatur Strategi Pembelajaran Online di Masa Pandemi