Gaji Guru Non Sertifikasi – Terdapat kategori guru non sertifikasi yang berhak menerima satu kali gaji pokok dari Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbusristek) di Tahun 2023.
Tidak semua guru non sertifikasi mendapatkan satu kali gaji pokok, tetapi hanya guru dengan yang memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2022.
Peraturan itu tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru ASN di Daerah, Kabupaten/Kota.
Besaran satu kali gaji pokok yang dimaksud adalah diberikan melalui Tunjangan Khusus. Tunjangan ini diberikan kepada guru yang bertugas di daerah tertinggal.
Adapun guru non sertifikasi yang masuk kategori penerima Tunjangan Khusus ini memiliki kriteria atau syarat-syarat tertentu, yaitu sebagai berikut.
Kriteria Guru Penerima Tunjangan Khusus
Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di Daerah Khusus. Berikut kriteria atau syarat agar guru dapat menerima Tunjangan Khusus ini.
- memiliki status sebagai Guru ASN di Daerah di bawah binaan Kementerian;
- mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik;
- memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- memiliki NUPTK; dan
- melaksanakan tugas mengajar di satuan pendidikan pada Daerah Khusus yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar.
Guru ASN di Daerah yang ditugaskan di Daerah Khusus diberikan Tunjangan Khusus setiap bulan selama masa penugasan. Tunjangan ini diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan melalui rekening bank penerima tunjangan.
Adapun ketentuan lainnya sebagaimana dilansir dari Jendela Kemdikbudrstek adalah sebagai berikut:
- Penerima tunjangan khusus memiliki kriteria, yaitu guru PNSD yang bertugas pada satuan pendidikan di daerah khusus yang daerahnya ditetapkan oleh Mendikbud. Daerah khusus merupakan desa sangat tertinggal berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jumlah penerima tunjangan khusus pada satuan pendidikan tidak melebihi kebutuhan guru ideal pada satuan pendidikan tersebut.
- Selain kriteria di atas, guru yang menerima tunjangan khusus juga dapat ditentukan berdasarkan kepentingan nasional, program prioritas pemerintah pusat, dan ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Guru yang berdasarkan kepentingan nasional dan merupakan guru garis depan dapat menerima tunjangan khusus pada tahun berjalan terhitung sejak bertugas di lokasi penempatan sampai dengan akhir tahun pada tahun berikutnya, sesuai dengan ketersediaan APBN. Selanjutnya, para GGD tersebut tetap menerima tunjangan khusus pada tahun ketiga dan seterusnya apabila yang bersangkutan bertugas pada daerah khusus.
- Guru penerima tunjangan khusus wajib memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan SK penugasan mengajar di satuan pendidikan daerah khusus yang dikeluarkan oleh kepala dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
Besaran gaji guru non sertifikasi satu kali gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disalurkan oleh Pemerintah Daerah.
Kriteria Penetapan Daerah Tertinggal
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
Penetapan Daerah Tertinggal dilakukan berdasarkan usulan Menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah.
Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Sehingga aturan ini masih berlaku di Tahun 2023.
Halaman berikutnya
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
