Pada perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pemerintah ingin memfokuskan pada jabatan fungsional tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Dalam seleksi PPPK 2022 ini pemerintah akan lebih banyak untuk merekrut PPPK pada 2 (dua) sektor tersebut.
“Untuk tahun 2022 ini sebanyak 500 ribu prioritasnya untuk tenaga pendidikan dan kesehatan,” Ucap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas.
Menurut MenPAN RB, Anas, alasan memprioritaskan perekrutan PPPK 2022 pada dua sektor tersebut adalah karena tenaga guru dan tenaga kesehatan saat ini banyak diperlukan di beberapa wilayah Indonesia, khususnya pada pulau terluar dan terpencil. Banyak daerah terpencil tidak ada guru dan nakes berstatus ASN atau Aparatur Sipil Negara.
“Karena banyak tenaga guru di luar pulau terutama di daerah – daerah terpencil itu tidak ada PPPK-nya, tidak ada tenaga guru berstatus ASN-nya. Begitu juga dengan tenaga kesehatan dokter dan sebagainya,” Kata Azwar Anas di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata pada kamis lalu, dikutip dari Republika (10/11).
Abdullah Azwar Anas juga menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer atau non Aparatur Sipil Negara. Ia menuturkan bahwa selain melakukan pendataan kepada seluruh tenaga non ASN di berbagai daerah yang prosesnya sudah selesai, pemerintah juga sedang melakukan pengkajian terhadap tiga opsi terkait tenaga honorer, antara lain mengangkat semua tenaga ASN, memberhentikan ASN, dan mengangkat secara bertahap sesuai sekala prioritas.
“Tapi kalau melakukan pemberhentian rasanya tidak mungkin kalau semuanya. Sebab kontribusi PPPK ini luar biasa di beberapa lini, meskipun di satu sisi PPPK 2022 direkrut dengan memperhatikan berbagai ketentuan tapi disisi lain ada juga yang melakukan perekrutan secara sembarangan,” tutur Anas.
Pernyataan MenPAN RB tersebut mendapatkan respon dari Nur Baitih, Ketua Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi. Menurutnya opsi kedua dari yang disampaikan oleh Menteri Anas yakni melakukan pemberhentian terhadap tenaga honorer bukan merupakan solusi untuk mengatasi masalah honorer.
Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2 Selanjutnya
