Begini Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka yang Wajib Guru Ketahui!

- Editor

Senin, 28 Februari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Perancangan strategi implementasi Kurikulum Merdeka perlu didasari pada pelajaran dari implementasi kurikulum yang pernah dilakukan baik di Indonesia maupun di negara lain. Perancangan desain kurikulum tidak dapat dipisahkan dari strategi implementasinya

Kemendikbudristek berupaya mengembangkan strategi implementasi Kurikulum Merdeka dengan mempertimbangkan kompleksitas konteks yang sistemik. Ada tiga hal kunci yang melandasi strategi implementasi Kurikulum Merdeka, yaitu:

  1. Kurikulum merdeka adalah pilihan,
  2. Implementasi kurikulum adalah proses belajar,
  3. Dukungan perlu diberikan kepada satuan pendidikan dan pendidik sesuai kebutuhan baik dari segi situasi yang ada maupun dari segi waktu

Selain itu, strategi implementasi Kurikulum Merdeka juga didasarkan pada prinsip-prinsip perancangan kurikulum. Antara lain adalah sebagai berikut.

  • sederhana, mudah dipahami dan diimplementasikan;
  • fokus pada kompetensi dan karakter semua peserta didik;
  • fleksibel;
  • selaras;
  • bergotong royong; dan
  • memperhatikan hasil kajian dan umpan balik.

Setidaknya ada tiga prinsip kunci yang melandasi strategi implementasi Kurikulum Merdeka dalam rangka pemulihan pembelajaran. Ketiga prinsip kunci tersebut antara lain adalah Kurikulum Merdeka adalah pilihan, implementasi kurikulum adalah proses belajar, dan bantuan dan dukungan implementasi kurikulum dilakukan secara komprehensif.

Kurikulum Merdeka adalah Pilihan

Kurikulum Merdeka merupakan salah satu dari tiga kerangka kurikulum yang dapat dipilih satuan pendidikan. Ketiga pilihan tersebut adalah:

  • Kurikulum 2013 dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI-KD) secara utuh;
  • Kurikulum 2013 dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI-KD) yang disederhanakan atau yang biasa disebut juga dengan istilah Kurikulum Darurat; dan
  • Kurikulum Merdeka.

Satuan pendidikan memiliki kuasa atau agency untuk mengambil keputusan apakah kurikulum yang akan diterapkan pada Tahun Ajaran 2022/2023 adalah Kurikulum 2013 yang utuh, yang disederhanakan, atau Kurikulum Merdeka.

Sementara untuk satuan pendidikan swasta, keputusan ini perlu disetujui oleh pihak yayasan. Pemerintah daerah (Dinas Pendidikan) berperan penting dalam mendukung keputusan yang diambil oleh satuan pendidikan.

Alasan pertama yang mendasari strategi implementasi ini adalah pandemi COVID-19 yang membawa dampak sangat beragam terhadap satuan pendidikan dan pendidik. Sebagian satuan pendidikan telah berupaya untuk melakukan inovasi-inovasi pembelajaran semasa pandemi COVID-19.

Satuan pendidikan yang demikian, mungkin memiliki kesiapan untuk mengimplementasikan perubahan kurikulum. Sementara sebagian satuan pendidikan lainnya yang mengalami kesulitan untuk memberikan layanan pembelajaran kepada peserta didik, mungkin akan terbebani dengan adanya suatu kebijakan baru khususnya terkait dengan kurikulum.

1. Kesiapan satuan pendidikan

Kesiapan satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum tidak terbatas pada kemampuan secara kognitif atau metakognitif saja, yang berarti memahami isi kurikulumnya serta cara menerapkannya.

Kesesuaian antara filosofi kurikulum dengan paradigma guru tentang perannya sebagai pendidik serta prinsip-prinsip pembelajaran yang dipegangnya adalah faktor yang juga menjadi penentu kesiapan guru untuk mengimplementasikan kurikulum. Proses pemaknaan (sensemaking) kebijakan dipengaruhi oleh paradigma, nilai, serta keyakinan pendidik sebagai implementor kebijakan.

Ketika perubahan diwajibkan tanpa menyiapkan pendidik untuk lebih terbuka mengubah paradigma mereka, salah satu risiko yang sering terjadi adalah implementasi yang dangkal (superficial). Di mana guru menerapkan kurikulum baru dengan paradigma lama.

2. Keputusan satuan pendidikan

Terkait dengan keputusan satuan pendidikan untuk menetapkan kurikulum yang akan digunakan satuan pendidikan tidak dibatasi hanya untuk Tahun Ajaran 2022/2023. Artinya satuan pendidikan dapat menggunakan Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran berikutnya.

Fleksibilitas ini akan memberikan kesempatan kepada satuan pendidikan untuk mempersiapkan diri sebelum berkomitmen untuk melakukan perubahan besar. Memberikan waktu kepada satuan pendidikan dan pendidik untuk menyiapkan diri adalah hal yang sangat kritikal dalam implementasi kurikulum.

Memberikan waktu kepada satuan pendidikan dapat berarti memberikan kesempatan untuk mereka observasi terlebih dahulu tentang bagaimana Kurikulum Merdeka diimplementasikan di satuan pendidikan lain.

3. Kurikulum pilihan dan pemerataan pemulihan belajar

Kebijakan implementasi yang longgar dan fleksibel ini dapat menimbulkan pertanyaan terkait kesenjangan kualitas pendidikan. Apabila Kurikulum Merdeka dinilai dapat meningkatkan efektivitas pemulihan pembelajaran, mungkin orang akan banyak bertanya.

Pertanyaan yang kerap kali muncul adalah “mengapa tidak diwajibkan untuk seluruh satuan pendidikan?”. Pertanyaan tersebut muncul dengan dua asumsi yang melandasinya.

  • Asumsi pertama, satuan pendidikan yang siap adalah satuan pendidikan yang sudah maju, berkualitas tinggi, atau dengan sumber daya yang lebih mumpuni.
  • Asumsi kedua, mewajibkan implementasi kurikulum di seluruh satuan pendidikan adalah strategi pemerataan kualitas pendidikan.

Karena dengan diwajibkan, maka seluruh jajaran pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah akan mengerahkan segala daya dukung implementasi kebijakan tersebut. Namun kedua asumsi tersebut tidak cukup kuat.

Implementasi Kurikulum sebagai Proses Belajar

Setelah satuan pendidikan memutuskan untuk mulai melakukan implementasi Kurikulum Merdeka, pilihan berikutnya yang dapat mereka tentukan adalah bagaimana implementasi Kurikulum Merdeka akan dilakukan.

1. Pilihan Implementasi

Pilihan pertama adalah dengan menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka, tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang digunakan, misalnya menerapkan projek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai ko-kurikuler atau ekstrakurikuler dengan konsekuensi menambah jam pelajaran.

Kemudian menerapkan pembelajaran sesuai tahap capaian siswa atau pembelajaran terdiferensiasi berdasarkan asesmen formatif diagnostik, dan/atau menerapkan kegiatan bermain-belajar berbasis buku bacaan anak di PAUD.

Sedangkan pilihan yang kedua adalah dengan menerapkan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh Pemerintah Pusat. Atau memilih pilihan ketiga yaitu dengan menerapkan Kurikulum Merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh satuan pendidikan.

2. Implementasi sesuai kesiapan

Implementasi yang berdasarkan kesiapan satuan pendidikan berserta elemen-elemen di dalamnya mampu mendorong keberjalanan Kurikulum Merdeka yang lebih matang. Kesiapan satuan pendidikan tentunya beragam dan membutuhkan proses implementasi yang berbeda pula.

Maka untuk implementasi Kurikulum Merdeka, pemerintah menyediakan tiga pendekatan implementasi yang dapat dipilih satuan pendidikan. Pilihan ini diberikan sebagai opsi yang memudahkan satuan pendidikan dan membuat mereka merasa lebih aman, minim risiko, untuk mengimplementasikannya.

3. Implementasi melalui pembelajaran konstruktif

Kurikulum Merdeka berupaya untuk menerapkan teori belajar konstruktivisme. Menurut teori ini, peserta didik merupakan pelaku aktif pembelajaran yang mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi dan pengalaman nyata.

Dalam hal implementasi kurikulum, guru juga perlu kesempatan untuk belajar menggunakan pendekatan yang sama, yaitu melalui pengalaman menggunakan Kurikulum Merdeka. Mereka juga perlu belajar melalui observasi dan narasi yang disampaikan oleh sesama guru yang menerapkan kurikulum di konteks yang berbeda dan/atau juga dari guru dan satuan pendidikan yang sudah menerapkannya lebih dahulu.

Dengan demikian, proses belajar untuk mengimplementasikan kurikulum tidak hanya melalui sosialisasi dan pelatihan formal dari pemerintah (top-down) tetapi juga perlu pendekatan yang lebih konstruktif. Hal ini akan mengubah tradisi implementasi kurikulum yang biasa diterapkan di Indonesia yang banyak menggunakan pendekatan arahan dari atas (top down).

Dukungan untuk implementasi sesuai kebutuhan

Pemerintah pusat, perguruan tinggi, serta komunitas dan organisasi pendidikan yang memberikan layanan peningkatan kapasitas guru merupakan sistem pendukung yang sangat penting peranannya dalam membantu implementasi Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan.

Implementasi kurikulum di berbagai negara selalu membutuhkan dukungan besar dari pemerintah. Platform Merdeka Mengajar dibangun untuk membantu pendidik mengimplementasikan kurikulum. Dukungan berbagai perangkat ajar juga disediakan untuk menjadi contoh-contoh penerapan Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan.

Penguatan kompetensi pendidik dan kapasitas satuan pendidikan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka yang diberikan oleh Kemendikbud dilakukan melalui:

  • pelatihan oleh dinas pendidikan dan atau universitas;
  • belajar secara mandiri dan microlearning melalui berbagai sumber seperti Platform Merdeka Mengajar, kurikulum.kemdikbud.go.id dan sumber lain yang relevan;
  • program pengembangan keprofesian berkelanjutan oleh pemerintah pusat;
  • memanfaatkan help desk, dan
  • guru-guru dapat pula melakukan penelitian tindakan kelas untuk terus berkarya dan meningkatkan kompetensinya.

Dukungan tersebut disampaikan baik melalui media berbasis teknologi digital (high tech) dan juga melalui tatap muka (high touch) yang disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan guru dan satuan pendidikan.

Ingin mendalami tentang Konsep profil pelajar pancasila serta budaya kerja pada kurikulum merdeka? Ingin paham tentang Alur dan strategi untuk guru menerapkan proyek penguatan profil pelajar pancasila dan budaya kerja di sekolah? Atau ingin paham pula terkait manfaat penerapan proyek penguatan profil pelajar pancasila dan budaya kerja?

Daftar Sekarang Juga DIKLAT 35JP “Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Budaya Kerja Pada Kurikulum Merdeka” yang akan dilaksanakan mulai tanggal 5-8 maret 2022. Semua peserta mendapatkan sertifikat 35 JP lho!

Klik disini untuk mendaftar!

Klik disini untuk mendaftar!

Informasi lebih lanjut silakan menghubungi 082115985557 (Maman)

Berita Terkait

Tunjangan Guru Wajib Dikembalikan Jika Masalah Ini Terjadi
Data Dapodik Jadi Tanggung Jawab Guru Sendiri, Bukan Urusan Operator Sekolah
Diganti Tunjangan Lain, Bantuan untuk Guru Honorer Ini Akan Dihentikan
Mendikbud Sampaikan Ada Yang Baru Lagi dalam Kurikulum Merdeka, Guru Wajib Siap Mulai Tahun Ajaran Baru!
Siapa Cepat Dia Dapat! Begini Sistem Percepatan PPG Daljab 2024 untuk Mendapatkan Sertifikat Pendidik
Siap-Siap! Insentif Guru Non-ASN Akan Cair Mulai Bulan Juli 2024
Bocoran MenPAN RB, 2 Kategori Guru Honorer Otomatis Diangkat PPPK Tahun 2024
Kabar Gembira, Secara Resmi Presiden Tetapkan Guru Sertifikasi Dapat Tambahan 2 Bulan TPG
Berita ini 539 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 22 Mei 2024 - 11:19 WIB

Tunjangan Guru Wajib Dikembalikan Jika Masalah Ini Terjadi

Rabu, 22 Mei 2024 - 10:33 WIB

Data Dapodik Jadi Tanggung Jawab Guru Sendiri, Bukan Urusan Operator Sekolah

Rabu, 22 Mei 2024 - 09:59 WIB

Diganti Tunjangan Lain, Bantuan untuk Guru Honorer Ini Akan Dihentikan

Selasa, 21 Mei 2024 - 20:35 WIB

Mendikbud Sampaikan Ada Yang Baru Lagi dalam Kurikulum Merdeka, Guru Wajib Siap Mulai Tahun Ajaran Baru!

Selasa, 21 Mei 2024 - 11:46 WIB

Siapa Cepat Dia Dapat! Begini Sistem Percepatan PPG Daljab 2024 untuk Mendapatkan Sertifikat Pendidik

Senin, 20 Mei 2024 - 10:28 WIB

Bocoran MenPAN RB, 2 Kategori Guru Honorer Otomatis Diangkat PPPK Tahun 2024

Senin, 20 Mei 2024 - 09:21 WIB

Kabar Gembira, Secara Resmi Presiden Tetapkan Guru Sertifikasi Dapat Tambahan 2 Bulan TPG

Senin, 20 Mei 2024 - 06:09 WIB

Guru Penggerak Pati Langsungkan Talkshow Pendidikan Berkelanjutan Serta Pengabdian ke Sekolah Pinggiran

Berita Terbaru