Aturan Terbaru BKN: Guru Tidak Masuk Kerja Selama 10 Hari, Jabatan dan Gaji Diberhentikan!

- Editor

Senin, 16 Mei 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sanksi Terbaru bagi PNS – Baru-baru ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022. Aturan ini terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Kiranya ada dua hal yang ditegaskan terkait dengan kedisiplinan oleh BKN melalui aturan ini. Dua hal yang dimaksud adalah pemberhentian gaji dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PNS yang melanggar kedisiplinan sebagai pegawai.

Hal ini tentunya perlu diwaspadai karena BKN telah mengklasifikasikan keduanya pada hukuman disiplin berat. Aturan ini juga sekaligus menjadi bahan refleksi bagi PNS untuk terus meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja.

Pemberhentian Gaji

Perlu diketahui oleh guru dan PNS yang berada di struktural bahwasanya PNS yang tidak masuk kerja atau tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan sah secara terus-menerus selama 10 hari dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.

Artinya jika ada PNS yang tidak masuk bekerja 10 hari kerja tanpa alasan berturut-turut, maka langsung diberhentikan gajinya sejak bulan berikutnya. Perlu dipahami bahwa pemberhentian pembayaran gaji ini tanpa menunggu keputusan hukuman disiplin sehingga hal ini sudah dianggap fatal.

Misalnya, Ibu Melissa, berdasarkan rekapitulasi kehadiran tercatat tidak masuk kerja tanpa keterangan sah selama 10 hari kerja secara terus-menerus pada bulan Oktober 2022, sehingga pada bulan November yang di bulan berikutnya gaji yang bersangkutan dihentikan.

Namun berdasarkan pemeriksaan terhadap Ibu Melissa, ternyata ketidak hadiran tanpa alasan yang sah ini hanya 5 hari kerja saja. Maka dalam hal kasus ini gaji yang bersangkutan dihentikan kemudian harus dibayarkan kembali.

Contoh ini berlaku sebaliknya. Misalnya yang bersangkutan terbukti 10 hari tidak masuk kerja tanpa alasan di bulan Oktober, kemudian sudah menerima gaji di bulan November, maka gaji di bulan November harus dikembalikan ke negara.

Pemberhentian Dengan Hormat

Sanksi bagi PNS terbaru ini berlaku bagi PNS yang tidak masuk kerja selama 10 hari berturut-turut, dicabut dari statusnya. Pemberhentian dengan hormat ini tentunya tidak atas permintaan sendiri.

Kemudian dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa bagi PNS yang tidak masuk kerja 10 hari berturut-turut tanpa alasan, dikenakan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Misalnya Ibu Cika, berpangkat Penata golongan ruang III/c, jabatannya sebagai Pelaksana pada suatu instansi daerah. Yang bersangkutan ini tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah terhitung 1 Oktober sampai 14 Oktober. Maka dalam hal ini yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Hukuman Disiplin Berat

Pada Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, dijelaskan beberapa poin yang tergolong ke dalam hukuman disiplin berat bagi PNS. Berikut ini bagian poin tentang tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yang dijelaskan dalam aturan tersebut.

  • PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 sampai dengan 24 hari kerja dalam satu tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih  rendah selama 12 bulan;
  • PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 25 sampai dengan 27 hari kerja dalam satu tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan;
  • PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 28 hari kerja atau lebih dalam satu tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
  • PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 hari kerja dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Demikian sanksi terbaru bagi PNS dari Badan Kepegawaian Negara melalui aturan terbarunya. Semoga hal ini menjadi pemantik bagi PNS utamanya guru untuk lebih disiplin lagi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. (mfs)

Berikut yang perlu guru persiapkan untuk menerapkan Pembelajaran Berdiferensiasi Merdeka Belajar:

  • Memetakan kebutuhan belajar siswa
  • Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan
  • Mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung

Anda ingin mendapatkan strategi yang tepat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi serta dibimbing langsung dengan instruktur? Daftar sekarang juga “Diklat Penyusunan Perangkat Pembelajaran Berdiferensiasi Merdeka Belajar” bersertifikat 35 JP yang akan dilaksanakan mulai tanggal 20-23 Mei 2022, pukul 19.30-21.00 WIB melalui Zoom Meeting.

Klik di sini untuk mendaftar!

Berita Terkait

Nasib! Ratusan Honorer Terancam Batal Diangkat Jadi PPPK Tahun Ini
Terbaru, Khusus untuk Guru Honorer! Pemerintah Tetapkan 2 Syarat Utama Bisa Mengikuti Seleksi PPPK Guru 2024
Tampilan LMS PPG Daljab dan Modul PPG Daljab 2024 Bagi yang Diundang sebagai Peserta 
Biaya Kuliah Dinilai Terlalu Mahal, Kemendikbud Beri Penjelasan
Update Pencairan Tambahan 1 Bulan TPG untuk Guru Sertifikasi Maupaun Nonsertifikasi Per Tanggal 26 Mei 2024
Mahasiswa Tolak Student Loan Usulan Menteri Pendidikan, Itu Bisnis
Wacana Pinjaman Uang dari Pemerintah untuk Mahasiswa yang Sulit Bayar Kuliah
Modul Mapel Matematika Kelas 5 SD: Bermain Sambil Belajar
Berita ini 138 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 27 Mei 2024 - 10:54 WIB

Nasib! Ratusan Honorer Terancam Batal Diangkat Jadi PPPK Tahun Ini

Senin, 27 Mei 2024 - 10:52 WIB

Terbaru, Khusus untuk Guru Honorer! Pemerintah Tetapkan 2 Syarat Utama Bisa Mengikuti Seleksi PPPK Guru 2024

Senin, 27 Mei 2024 - 10:01 WIB

Tampilan LMS PPG Daljab dan Modul PPG Daljab 2024 Bagi yang Diundang sebagai Peserta 

Senin, 27 Mei 2024 - 09:27 WIB

Biaya Kuliah Dinilai Terlalu Mahal, Kemendikbud Beri Penjelasan

Minggu, 26 Mei 2024 - 11:19 WIB

Update Pencairan Tambahan 1 Bulan TPG untuk Guru Sertifikasi Maupaun Nonsertifikasi Per Tanggal 26 Mei 2024

Sabtu, 25 Mei 2024 - 15:50 WIB

Wacana Pinjaman Uang dari Pemerintah untuk Mahasiswa yang Sulit Bayar Kuliah

Sabtu, 25 Mei 2024 - 12:59 WIB

Modul Mapel Matematika Kelas 5 SD: Bermain Sambil Belajar

Sabtu, 25 Mei 2024 - 11:04 WIB

Cara Mengecek Masa Kerja Guru Honorer dan Keaktifan Dapodik Yang Diakui untuk pendaftaran PPPK Guru 2024

Berita Terbaru