Anggota Komisi II Desak MenpanRB Untuk Lakukan Penyelesaian Masalah Guru Honorer

- Editor

Selasa, 11 April 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Selanjutnya Komisi II DPR RI telah mendorong Kementrian Pendaygunaan Aparatur Negara agar segera mengkoordinasikan perihal penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Koordinasi tersebut harus dilakukan dengan lima instansi yang SPTJMnya masih dalam proses. Sehingga hasil finalisasi pendataan tenaga non-ASN dapat berguna untuk menyelesaikan peta persolan tenaga honorer.

Selain hal tersebut yang turut menjadi fokus pembicaraan dalam rapat kerja antara keduanya adalah terkait pembahasn revisi UU ASN. Revisi dilakukan guna memperkuat sistem merit manajemen ASN.

Komisi II DPR RI menunjukan sinyal persetujuan terkait wacana Mentri PAN-RB yang akan melakukan reformasi birokrasi tematik. Memang periode ini Mentri Azwar Anas sedang gencar melaksanakan digitalisasi administrasi pemerintahan. Hal tersebut disetujui oleh DPR RI.

Pada momentum pembukaan rapat kerja, Mentri PANRB menyampaikan perlunya satu pandangan bersama terkait prinsip dasar penanganan masalah. Dari situ nantinya penyeleasian masalah guru honorer dapat dibereskan dengan wacana alternatif.

KemenPANRB membutuhan kesepahaman dari jajaran DPR agar kebijakan yang telah disusun dan diupayakan dapat segera menyelesaikan persoalan guru honorer dan tenaga non ASN lainnya.

Tak hanya meminta dukungan dari DPR, Mentri Anas juga meminta dukungan dari semua pihak untuk merubah iklim birokrasi. Dengan adanya harmoni antara DPR dengan Kementrian maka opini yang tumbuh di masyarkat juga akan lebih baik.

Sebelumnya rencana penghpusan tenaga honrer termaktub dalam Surat MenPAN-RB yang diterbitkan semasa kepemimpinan Mentri Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022.

Pada surat tersebut dikatakan bahwa status kepegawaian di lingkungan instansi pemeirntahan baik pusat maupun daerah akan dihapuskan pada bulan November 2023.

Demikian seluruh informais yang dapat disampaikan  terkait Anggota Komisi II Desak MenpanRB Untuk Lakukan Penyelesaian Masalah Guru Honorer.

e-Guru.id menyediakan program membership dengan satu kali membayar gratis pelatihan bersertifikat 32 JP setiap bulannya. Mari bergabung dengan 9000++ di seluruh wilayah Indonesia. Tunggu apalagi DAFTAR SEKARANG
Ingin pelatihan bersertifikat 32 JP? KLIK LINK INI

Ingin dibantu mendaftar member e-Guru.id ? Hubungi wa.me/6285869433931 (Admin Ayu)

(ing/law)

Berita Terkait

4 Tahapan Pengelolaan Kinerja Tahun 2025, Jangan Sampai Keliru!
Mendikdasmen Kembali Mengungkapkan Pentingnya Deep Learning untuk Diterapkan Kedepannya!
Jangan Sampai Salah, Ini Perbedaan e-Kinerja Guru dan Kepala Sekolah Saat Penguploadan Dokumen 
Gebrakan Mendikdasmen Memudahkan Syarat Pencairan Tunjangan Sertifikasi Mulai Tahun 2025
Ini Perbedaan Pengelolaan Kinerja Sebelumnya dengan Pengelolaan Kinerja 2025
Ini 3 Pembaruan Pengelolaan Kinerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah 2025 Kini Menjadi Lebih Sederhana
Link- Link Penting untuk Pendaftaran Seleksi Administrasi PPG Guru Tertentu Tahun 2024
Alur Seleksi Administrasi PPG Guru Tertentu 2024 : Panduan Lengkap
Berita ini 225 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 Desember 2024 - 13:26 WIB

4 Tahapan Pengelolaan Kinerja Tahun 2025, Jangan Sampai Keliru!

Selasa, 17 Desember 2024 - 10:15 WIB

Mendikdasmen Kembali Mengungkapkan Pentingnya Deep Learning untuk Diterapkan Kedepannya!

Jumat, 13 Desember 2024 - 10:13 WIB

Jangan Sampai Salah, Ini Perbedaan e-Kinerja Guru dan Kepala Sekolah Saat Penguploadan Dokumen 

Kamis, 12 Desember 2024 - 11:07 WIB

Gebrakan Mendikdasmen Memudahkan Syarat Pencairan Tunjangan Sertifikasi Mulai Tahun 2025

Selasa, 10 Desember 2024 - 09:43 WIB

Ini 3 Pembaruan Pengelolaan Kinerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah 2025 Kini Menjadi Lebih Sederhana

Berita Terbaru

Unduh Sertifikat Pendidikan 32 JP Gratis