Tunjangan Sertifikasi Triwulan 3 Tahun 2023 Tidak Dibayar Full, Simak Penjelasannya!

- Editor

Jumat, 13 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Informasi ini bersumber dari pertanyaan para guru mengenai tunjangan sertifikasi yang diterimanya tidak sesuai dengan besaran gaji pokok yang diterimanya. Tentu ini penting untuk dibahas mengapa bisa demikian?

Untuk menanggapi pertanyaan ini, artikel ini akan membahasnya dengan jelas.

Perlu diketahui permasalahan tersebut mengenai jumlah TPG yang diterima tidak sama besarnya dengan gaji pokok yang sesaui dengan pangkat dan golongannya, terdapat 2 kemungkinan dapat terjadi.

Yang pertama yaitu belum update dalam Info GTK

Sebagaimana kita tahu bahwa saat guru mengalami kenaikan pangkat dan golongan atau mendapatkan kenaikan gaji berkala tentu akan otomatis bahwa akan ada juga kenaikan gaji pokoknya.

Kemudian, informasi tentang kenaikan pangkat atau jabatan tersebut tentu guru harus mengupdate nya dan diinput di Dapodik.

Yang mana nantinya dalam Info GTK juga akan terupdate pangkat dan golongan terbaru yang akan mempengaruhi kenaikan gaji dan kenaikan tunjangan.

Namun, yang seringkali terjadi adalah saat pencairan tunjangan masih merujuk pada gaji pokok yang lama. Mengapa demikian?

Solusi yang ditawarkan adalah, Anda harus mengkomunikasikan dengan operator tunjangan di dinas pendidikan masing masing, untuk bisa update pangkat dan golongan terbaru Anda.

Kedua, adanya pajak yang dikenakan dalam pencairan TPG

  • Pajak Penghasilan Gol.III sebesar 5 %
  • Pajak Penghasilan Gol. IV sebesar 15 %
  • Selain potongan pajak penghasilan, ada juga potongan iuran untuk BPJS yaitu besarannya 1%. Sebenarnya besaran potongan untuk iuran BPJS adalah 5% namun, 4%nya ditanggung oleh pemerintah.

Aturan perihal pemotongan atau pemberlakuan pajak bagi penerima tunjangan sertifikasi atau TPG tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010.

Peraturan tersebut mengatur  tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tertuang dalam Pasal 4 Ayat 2, yaitu

Pajak penghasilan pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dengan tarif:

  • Sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS golongan 1 den golongan 2, Anggota  TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtaman dan Bintara, dan Pensiunannya.
  • Sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS golongan III, Anggota  TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya.
  • Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS golongan IV, Anggota  TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat perwira menengah dna perwira tinggi dan pensiunannya.

Halaman selanjutnya,

Kemudian regulasi yang mengatur mengenai..

Berita Terkait

Kriteria Sekolah Swasta yang Bisa Menerima Redistribusi Guru ASN
Guru ASN Bisa Mengajar di Sekolah Swasta, Ini Kriterianya! Apakah Anda Termasuk?
Telah Terbit Permendikdasmen 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru ASN (PNS dan PPPK) Pada Satuan Pendidikan Masyarakat
Hanya Di Tanggal 21 Januari, Semua Guru TK, SD, SMP dan SMA/SMK Jangan Sampai Ketinggalan!
[Breaking News] Siaran Pers BKN Kriteria Pelamar Tambahan Seleksi PPPK Guru, Ada Kesempatan Ikut Seleksi PPPK Tahap II
Tahun 2025 Guru Sertifikasi Maupun Non Sertifikasi Akan Sejahtera dengan Program Prioritas Mendikdasmen
Guru Wajib Tahu, Poin Penting dalam PermenPANRB Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru
4 Tahapan Pengelolaan Kinerja Tahun 2025, Jangan Sampai Keliru!
Berita ini 45,147 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 20 Januari 2025 - 18:16 WIB

Kriteria Sekolah Swasta yang Bisa Menerima Redistribusi Guru ASN

Senin, 20 Januari 2025 - 17:51 WIB

Guru ASN Bisa Mengajar di Sekolah Swasta, Ini Kriterianya! Apakah Anda Termasuk?

Senin, 20 Januari 2025 - 12:27 WIB

Telah Terbit Permendikdasmen 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru ASN (PNS dan PPPK) Pada Satuan Pendidikan Masyarakat

Senin, 20 Januari 2025 - 11:43 WIB

Hanya Di Tanggal 21 Januari, Semua Guru TK, SD, SMP dan SMA/SMK Jangan Sampai Ketinggalan!

Sabtu, 11 Januari 2025 - 15:04 WIB

Tahun 2025 Guru Sertifikasi Maupun Non Sertifikasi Akan Sejahtera dengan Program Prioritas Mendikdasmen

Berita Terbaru

Unduh Sertifikat Pendidikan 32 JP Gratis