Simak Penjelasan Juknis Terbaru Dana BOS 2023!

- Editor

Minggu, 8 Januari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Mendikbudristek) telah mengeluarkan peraturan terbaru untuk pemberian Bantuan Operasional Sekolah atau Dana BOS yang terdiri dari jenjang pendidikan PAUD, SD, SMA, dan SMK Tahun 2023. Peraturan tersebut diatur berdasarkan Peraturan Mendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Juknis BOSP jenjang TK PAUD SD SMP SMA SMK Tahun 2023.

Sementara itu ruang lingkup Dana BOSP terdiri atas Dana BOP PAUD, Dana BOS dan Dana BOP Kesetaraan Satuan Pendidikan Penerima Dana BOP PAUD. Dalam Peraturan Mendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Juknis BOSP TK PAUD SD SMP SMA SMK Tahun 2023 telah ditegaskan bahwa Penyaluran Dana BOSP dilakukan ke Rekening Satuan Pendidikan masing-masing.

Dana BOSP disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang keuangan tentang penyaluran dana alokasi khusus non fisik. Rekening Satuan Pendidikan harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut, nama Satuan Pendidikan harus sesuai dengan nama yang telah terdaftar dalam Aplikasi Dapodik dan nama rekening diawali dengan NPSN.

Rekening yang dimiliki oleh Satuan Pendidikan telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan disampaikan oleh Dinas Pendidikan kepada Kementerian melalui sistem aplikasi Rekening Satuan Pendidikan yang telah disediakan oleh Kementerian.

Jika Dana BOS yang telah disalurkan ke Rekening Satuan Pendidikan mengalami kondisi retur, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang keuangan tentang penyaluran dana alokasi khusus nonfisik. Selanjutnya Satuan Pendidikan penerima Dana BOSP dapat menggunakan Dana BOSP setelah dana yang disalurkan masuk ke Rekening Satuan Pendidikan tersebut.

Menteri sendiri dapat memberikan rekomendasi dalam hal penundaan atau penghentian penyaluran Dana BOSP bagi Pemerintah Daerah atau Satuan Pendidikan yang terindikasi melanggar norma, standar, prosedur, dan kriteria pada bidang satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Rekomendasi tersebut disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Berdasarkan Peraturan Mendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Juknis BOSP TK PAUD SD SMP SMA SMK Tahun 2023, Dana BOP PAUD digunakan untuk pembiayaan operasional penyelenggaraan PAUD sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOP PAUD. Pada alokasi penggunaan Dana BOP PAUD terdiri atas Dana BOP PAUD Reguler dan Kinerja.

Pengalokasian Dana BOP PAUD Reguler sendiri meliputi penerimaan Peserta Didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan evaluasi kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gzi, dan kebersihan, serta pembayaran honor.

Sementara itu pada penggunaan Dana BOP PAUD Kinerja meliputi, pengembangan sumber daya manusia, pembelajaran dengan paradigma baru, digitalisasi sekolah berbasis sistem terpadu, dan perencanaan berbasis data.

Lalu apa saja Komponen Penggunaan Dana BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2023? Jika melihat Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPS Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau BOSP, Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan operasional penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan alokasi penggunaan Dana BOS.

Halaman Selanjutnya

Alokasi Dana BOS Jenjang SD-SMA/SMK

Berita Terkait

4 Tahapan Pengelolaan Kinerja Tahun 2025, Jangan Sampai Keliru!
Mendikdasmen Kembali Mengungkapkan Pentingnya Deep Learning untuk Diterapkan Kedepannya!
Jangan Sampai Salah, Ini Perbedaan e-Kinerja Guru dan Kepala Sekolah Saat Penguploadan Dokumen 
Gebrakan Mendikdasmen Memudahkan Syarat Pencairan Tunjangan Sertifikasi Mulai Tahun 2025
Ini Perbedaan Pengelolaan Kinerja Sebelumnya dengan Pengelolaan Kinerja 2025
Ini 3 Pembaruan Pengelolaan Kinerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah 2025 Kini Menjadi Lebih Sederhana
Link- Link Penting untuk Pendaftaran Seleksi Administrasi PPG Guru Tertentu Tahun 2024
Alur Seleksi Administrasi PPG Guru Tertentu 2024 : Panduan Lengkap
Berita ini 698 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 Desember 2024 - 13:26 WIB

4 Tahapan Pengelolaan Kinerja Tahun 2025, Jangan Sampai Keliru!

Selasa, 17 Desember 2024 - 10:15 WIB

Mendikdasmen Kembali Mengungkapkan Pentingnya Deep Learning untuk Diterapkan Kedepannya!

Jumat, 13 Desember 2024 - 10:13 WIB

Jangan Sampai Salah, Ini Perbedaan e-Kinerja Guru dan Kepala Sekolah Saat Penguploadan Dokumen 

Kamis, 12 Desember 2024 - 11:07 WIB

Gebrakan Mendikdasmen Memudahkan Syarat Pencairan Tunjangan Sertifikasi Mulai Tahun 2025

Rabu, 11 Desember 2024 - 09:47 WIB

Ini Perbedaan Pengelolaan Kinerja Sebelumnya dengan Pengelolaan Kinerja 2025

Berita Terbaru

Unduh Sertifikat Pendidikan 32 JP Gratis