Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mana pada tahun 2022 ini nominalnya lebih besar dibandingkan tahun 2021 lalu melalui Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2022.
Menteri Keuangan mengatakan bahwa pemberian THR dan Gaji ke-13 tersebut merupakan sebuah wujud penghargaan pemerintah atas kontribusi ASN dan juga pensiunan yang mana dalam dua tahun ini telah menangani pandemi Covid-19 melalui berbagai pelayanan masyarkat dan upaya untuk memulihkan ekonomi nasional.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan menambah daya beli masyarakat. Pembayaran THR dan Gaji ke-13 tahun 2022 ini akan berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu diberikan sebesar gaji dan pensiunan pokok plus tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiunan pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan.
Khusus untuk tahun ini pemerintah memberikan tambahkan 50% dari tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan, jadi lebih besar dari 2021. Dikarenakan THR dan Gaji ke-13 diberikan kepada ASN di pemerintah pusat dan daerah, maka untuk instansi pemda yang mengelola ASN daerah paling banyak 50% maka tambahan penghasilan akan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah masing-masing yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Untuk pemerintah pusat tunjangan kinerja ditambahkan THR dan gaji ke-13, untuk instansi daerah paling banyak 50% tambahan penghasilan. Selain itu proses pencairan THR bagi ASN, TNI, dan Polri direncanakan mulai periode H-10 Lebaran 2022, untuk menjadi stimulus terhadap perekonomian.
Pembayaran THR PNS plus tunjangan kinerja 50 persen ini dikarenakan selama 2 tahun masa pandemi Covid-19 para abdi negara hanya bisa menerima THR berupa gaji pokok tanpa tunjangan kinerja.
Kementerian/Lembaga dapat mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) akan dimulai pada Senin, 18 April 2022. Selain itu, THR bagi PNS di masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dicairkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Apabila terdapat THR yang belum bisa dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah karena adanya masalah teknis, akan disalurkan sesudah Lebaran 2022. Pemerintah berharap kebijakan tersebut dijalankan sebelum Idul Fitri yakni H-10 lebaran. Sehingga ASN pusat dan daerah, TNI, Polri serta pensiunan dapat menerima THR sebelum Lebaran.
THR tahun ini akan diberikan kepada 1,8 juta pegawai aparatur negara pusat, 3,7 juta pegawai aparatur negara daerah, dan 3,3 juta orang pensiunan. Kebijakan pemberian THR tersebut telah ditampung dalam APBN tahun anggaran 2022 yang penyalurannya sudah dilakukan melalui Kementerian/Lembaga dengan total anggaran Rp10,3 triliun untuk ASN pusat, TNI dan Polri.
Kemudian melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp15 triliun untuk ASN daerah yaitu PNSD dan PPPK yang dapat ditambahkan dari APBD 2022 sesuai kemampuan fiskal masing-masing daerah. Anggaran THR tahun ini juga telah disalurkan melalui bendahara umum negara sekitar Rp 9 triliun yang ditujukan bagi pensiunan.
Selain itu, pemerintah juga akan memberi gaji bulan ketiga belas atau yang dikenal sebagai gaji ke-13 sebagai bantuan pendidikan yang akan dilakukan mulai Juli 2022 dengan komponen dan kelompok aparatur penerima yang sama dengan THR. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi salah satu faktor pendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Segera Daftarkan Diri Anda Untuk Menjadi Member e-Guru.id dan Tingkatkan Pengetahuan dan Kemampuan Anda Untuk Menjadi Pendidik Yang Hebat dan Dapatkan Berbagai Macam Pelatihan Gratis Serta Berbagai Bonus Lainnya. Daftar Sekarang dan Dapatkan Diskon 50%
Penulis : (EYN)
