Home / News

Sabtu, 12 November 2022 - 19:02 WIB

Sebanyak 543.328 Belum Sampaikan SPTJM pada Pendataan Non ASN 2022, Honorer THK-II Aman? Cek Datanya!

“Prioritas ini kita rumuskan, kemudian kita lakukan langkah-langkah afirmasi bagi tenaga non ASN seperti pendidikan dan kesehatan. Tapi bukan berarti yang lain tidak prioritas, karena penataannya dilakukan bertahap,” tutur Anas.

“Tiga opsi ini sudah dipetakan detil, plus-minusnya. Pemerintah akan mengkaji secara mendalam, menautkannya dengan kekuatan fiskal, kualitas birokrasi, dan keberlangsungan pelayanan publik. DPR juga pasti sama, kita semua cari opsi yang terbaik,” ucap dia.

Demikian informasi mengenai sebanyak 543.328 data honorer belum sampaikan SPTJM pada pendataan non ASN 2022. (mfs/mfs)

Tingkatkan kualitas dan kompetensi guru dengan bergabung bersama e-Guru.id dan nikmati pelatihan gratis bersertifikat 32 JP setiap bulan serta fasilitas-fasilitas lainnya.

KLIK DI SINI UNTUK MENDAFTAR

Baca Juga:  Breaking News! Segera Cek 2 Trobosan Baru Kemdikbud Pada Seleksi PPPK Guru Tahap 3

Gabung grup Telegram Guru Cerdas Era Digital untuk mendapatkan informasi terkait dengan Diklat, Webinar/Seminar, Pelatihan, Workshop, Bimtek, Lokakarya, dan informasi terbaru di bidang pendidikan. Bergabung Sekarang!

Share :

Baca Juga

News

Bisa Dapat 20 Juta? Berikut Daftar Tambahan Penghasilan Tunjangan Profesi Guru Semua Jenjang Pada RUU Sisdiknas

News

[Breaking News] Tenaga Honorer Tendik, Operator, Pustakawan, dan Laboran Bakal Diangkat Menjadi ASN Mulai Tahun 2022!

News

Syarat Umur dan Masa Kerja bagi Honorer Agar Bisa Diangkat Jadi CPNS 2023, Cek Apakah Anda Memenuhi Syarat?
tahapan PPPK

News

Tahun Depan 600 Ribu Guru Honorer Dipastikan Jadi PPPK

News

Hal yang Harus Guru Perhatikan dalam Menyusun Asesmen P5, Jangan Sampai Terlewat!
membuat presentasi

News

Wajib Tau! 5 Tips Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Asyik
http://bit.ly/Daftar-Member-Semester

News

Pentingnya Pembelajaran Interaktif dan Menyenangkan bagi Generasi Z

News

Pansus Honorer Dibentuk Oleh DPR