Saat ini pemerintah telah menerapkan kebijakan baru bagi tenaga honorer. Kebijakan tersebut membawa kabar baik bagi para tenaga kerja honorer yang mana mereka tidak langsung diberhentikan pada tahun 2023.
Hal tersebut telah disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang menyatakan bahwa kebijakan ini adalah amanat Undang-undang No. 5/2014 tentang ASN yang disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Kebijakan tersebut didasarkan pada tenaga honorer yang mana sekarang kesejahteraannya jauh di bawah UMR. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR telah mencari jalan agar kompensasi tenaga honorer bisa setara dengan UMR. Sejak beberapa tahun lalu, rekrutmen honorer telah diangkat secara mandiri oleh instansi masing-masing dengan tujuan agar terdapat standardisasi rekrutmen beserta upah yang dibayarkan sehingga tenaga non-ASN tersebut diharapkan dapat ditata.
Dengan skema tersebut maka pengangkatan tenaga non-ASN harus disesuaikan dengan kebutuhan instansi. Agar pemerintah dapat mengatur tenaga honorer yang sesuai kebutuhan dan penghasilan sesuai dengan UMR maka model pengangkatannya hendaknya harus melalui outsourcing.
Saat ini status tenaga honorer tidak langsung diberhentikan tahun 2023. Tenaga non-ASN tetap dibutuhkan akan tetapi pola rekrutmennya ke depan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tenaga honorer bisa mendapatkan penghasilan yang layak.
Halaman Selanjutnya
Pemerintah juga mendorong tenaga honorer kategori II (THK-II)…
Halaman : 1 2 Selanjutnya
