Home / News

Jumat, 30 September 2022 - 12:57 WIB

Penting! 6 Permasalahan Dalam Pendataan Non ASN, Salah Satunya Terkait Perbaikan Data

Untuk itu, pemerintah menghimbau kepada para Pejabat Yang Berwenang (PyB) untuk menindak tegas ASN yang memperjualbelikan data tenaga non-ASN. Sehingga, tenaga honorer yang dimintai uang atau jika mendengar informasi dengan iming-iming dimasukkan ke dalam database tenaga non-ASN maka dihimbau untuk melaporkan kepada BKN agar ditindak secara tegas.

Dalam menyampaikan data pegawai non-ASN tersebut Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus menyertakan dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Data pegawai non-ASN yang sudah diinventarisasi tersebut akan direkam menggunakan aplikasi Pendataan Non-ASN yang telah disiapkan oleh BKN.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN menyampaikan bahwa instansi pemerintah dapat memasukkan data tenaga non-ASN pada laman https://pendataan-nonasn.bkn.go.id yang telah disediakan oleh BKN. Instansi tersebut juga wajib untuk melakukan impor data dan pengecekan data tenaga non-ASN dan tenaga non-ASN juga harus membuat akun dan registrasi untuk melengkapi data mereka.

Sedangkan untuk tujuan dibangunnya portal tersebut yakni agar tenaga non-ASN dapat melakukan konfirmasi terkait keaktifan sebagai tenaga non-ASN dan dapat melengkapi data, atau memperbaiki data yang diinput oleh admin atau operator instansi. Dengan dibangunnya portal ini maka tenaga non-ASN juga dapat memperbaiki daftar riwayatnya, sejak kapan tenaga non ASN tersebut bekerja disertai bukti. Sehingga pemerintah dapat memetakan masa kerja tenaga non-ASN tersebut.

Baca Juga:  Tahun Depan Anggaran Belanja ASN Bakal Naik

Sehingga setiap instansi wajib untuk mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan non-ASN pada kanal instansi masing-masing. Sedangkan untuk tenaga non-ASN tersebut akan diarahkan untuk memeriksa pengumuman sehingga apabila tidak terdata maka dapat mengajukan usulan pendataan.

Bagi instansi yang masih terdapat pegawai non-ASN dalam pengusulan pendataan pasca pra-finalisasi maka dapat bersurat kepada BKN untuk penambahan waktu pendataan. Pada 31 Oktober 2022, masing-masing instansi wajib sudah melakukan pengecekan terakhir dan melakukan finalisasi akhir yang menutup semua proses pendataan.

Halaman Selanjutnya

Dengan adanya mekanisme tambahan tersebut dapat digunakan untuk…

Share :

Baca Juga

News

Guru Jangan Ketinggalan Agenda Penting Kemdikbud Untuk Para Guru

News

9 Tips Jitu Desain Pembelajaran Project Based Learning Kurikulum 2022

News

Panduan Peserta Pelaksanaan UP UKMPPG Dalam Jaringan Berbasis Domisili Tahun 2022
https://naikpangkat.com/memahami-enjoyfull-learning-dalam-pembelajaran/

News

Cara Mengganti Virtual Background pada Zoom Meeting dengan Mudah
Ilustrasi. Literasi Numerasi

News

Pentingnya Literasi Numerasi dalam Pembelajaran
penggunaan google docs

News

Tips Membuat LKPD secara Online yang Mudah dan Cepat

News

Pentingnya Teknologi e-Learning dalam Dunia Pendidikan Saat Ini

News

Banyak Miskonsepsi Terkait Implementasi Kurikulum Merdeka! Berikut Penjelasan Dari Kepala BSKAP