..
Dari hasil pertimbangan tersebut adalah diperlukanya dikresi SKB atau Surat Keputusan Bersama dari 4 Menteri yang akan mengatur PTM atau Pembelajaran Tatap Muka dengan penuh atau serratus persen di Masa Pandemi Covid-19.
Dalam penjelasan suharti bahwa melanjutkan kesepakatan tersebut telah sesuai dengan pertimbangan berbagai kalangan di luar kementrian tersebut. Segala kesepatakan tersebut merupakan hasil dari masukan berbagai pihak di luar kementrian.
Oleh sebab itu, dengan meminimalkan segala resiko pandemi diharapkan agar pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Suharti juga menjelaskan bahwa pembelajaran pada lingkungan pembelajaran pada Pendidikan dapat berjalan dengan baik tetapi dengan melakukan minimalisir terhadap resiko penluaran covid 19 pada satuan Pendidikan.
Kemudian selain hal diatas, Pemda atau Pemerintah Daerah juga didorong untuk memberikan respon dengan segera apabila mendapatkan segala informasi mengenai epidemiologis. Pemda juga dihimbau untuk melakukan tracing atau penelusuran kontak erat sekaligus tes covid-19.
Selain itu, Pemda juga diwajibkan untuk melaksanakan penetapan terkait kluster penuluran covid-19 pada satuan Pendidikan didasari dari hasil yang diperoleh. Pemerintah daerah juga wajib dalam melaksanakan pengawasan dan memberikan pembinaan mengenai penyelenggaraan PTM yang berlangsung pada daerah masing masing.
Himbauan tersebut agar memastikan penerapan protokol secara ketat pada satuan Pendidikan dan melaksanakan penemuan aktif pada wilayah masing masing. Hal tersebut dilakukan dengan pelacakan kontak dari adanya kasus aktif, melalui surve dan penggunaan aplikasi digital seperti peduli lindungi.
Selain itu, Surat Edaran yang diterbitkan tersebut juga mengatur penghentian Pembelajaran Tatap Muka pada rombongan belajar apabila terdapat kasus covid 19 dengan menghentikan paling sedikit tujuh hari. Penghentian tersebut dilakukan jika terdapat kluster terkait masalah penuluran virus covid 19 tersebut.
Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
