Kebijakan Kemendikbud soal Peraturan Siswi Hamil 

- Editor

Senin, 18 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Peraturan Siswi Hamil – Maraknya fenomena kasus siswi yang hamil di luar nikah dan masih berstatus sebagai pelajar sampai saat ini masih menjadi bahasan serius tentang kelayakannya untuk tetap mengikuti proses pembelajaran di sekolah hingga kemungkinan untuk dikeluarkan dari sekolah. Sehingga, untuk itu perlu ada peraturan yang mengatur terkait hal tersebut. 

Para penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) menilai bahwa pemberian sanksi dengan mengeluarkan siswi yang terlibat kasus hamil di luar nikah adalah bentuk pelanggaran HAM karena hak anak untuk memperoleh pendidikan menjadi bagian tak terpisahkan dalam hak asasi seorang manusia.

Selain itu, dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara juga telah secara tegas menyebutkan bahwa pendidikan menjadi hak seorang anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karenanya, Komnas Perempuan mengapresiasi ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara khusus memberikan izin kepada siswi baik pada jenjang pendidikan SMP maupun SMA yang mengalami hamil di luar nikah untuk mengikuti kegiatan persekolahan dengan sejumlah persyaratan tertentu.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode sebelumnya, Muhammad Nuh dan Anies Baswedan bahkan memberi atensi khusus terhadap fenomena siswi hamil dalam kaitannya peraturan siswi hamil tersebut dalam pelaksanaan ujian nasional.

Dalam keputusan yang tidak dituangkan dalam peraturan menteri tersebut, baik M. Nuh maupun Anies Baswedan secara tegas memperbolehkan siswi hamil untuk mengikuti ujian nasional.

Hal ini, berdasarkan amanah UUD 1945 Pasal 28 H ayat 2 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan khususnya pada Pasal 10 ayat 1 dan ayat 3.

Secara khusus dan mengacu pada dua undang-undang tersebut pula, Mendikbud Anies Baswedan kala itu menegaskan bahwa secara prinsip pelaksanaan ujian nasional bersifat wajib untuk diikuti oleh siswa yang ingin memperoleh kejelasan status tamat sekolah.

Oleh karena itu, ia secara tegas melarang seluruh sekolah di tiap jenjang pendidikan khususnya sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang menjadi jenjang pendidikan paling rawan terhadap kasus siswi hamil di luar nikah. 

Di sisi lain, sekolah juga memiliki kebijakan khusus dalam kaitannya kasus siswi hamil baik dalam hal keikutsertaannya, tak hanya dalam pelaksanaan ujian nasional tapi juga dalam aktivitas proses pembelajaran.

Beberapa sekolah menerapkan kebijakan seperti tetap membolehkan siswi tersebut untuk sekolah dengan syarat tertentu seperti, diberikan keringanan untuk melahirkan terlebih dahulu dengan mekanisme cuti khusus atau luar biasa. Baru kemudian setelah melahirkan diperkenankan mengikuti aktivitas pembelajaran kembali dengan syarat mengulang kelas.

Sedangkan sekolah lainnya, menerapkan kebijakan peraturan siswi hamil berupa keikutsertaan siswi yang hamil hanya sebatas pada pelaksanaan ujian kelulusan dalam hal status kelulusan sekolah dan tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pembelajaran seperti biasa. (*)

Daftarkan diri Anda sebagai anggota e-Guru.id dan dapatkan pelatihan gratis setiap bulan untuk meningkatkan kompetensi sebagai pendidik. Caranya, klik pada link ini atau poster berikut untuk gabung menjadi member e-Guru.id!

(shd/shd)

Berita Terkait

Bocoran MenPAN RB, 2 Kategori Guru Honorer Otomatis Diangkat PPPK Tahun 2024
Kabar Gembira, Secara Resmi Presiden Tetapkan Guru Sertifikasi Dapat Tambahan 2 Bulan TPG
Guru Penggerak Pati Langsungkan Talkshow Pendidikan Berkelanjutan Serta Pengabdian ke Sekolah Pinggiran
Terbaru, Siaran Pers Kemdikbud untuk  Guru TK,SD, SMP, dan SMA/SMK Tertanggal 16 Mei 2024, Simak Selengkapnya!
Pengumuman Terbaru Kemendikbud Menanggapi Beredarnya Link Cek Peserta PPG  Daljab 2024
Kemdikbud Resmi Mengeluarkan Edaran Yang Dinanti Khusus Guru Non Sertifikasi 
Ternyata Ini Maksud Sekolah SD di Salatiga Study Tour Naik Pesawat Terbang
Study Tour Disebut Jadi Ladang Bisnis Sekolah
Berita ini 2,590 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 20 Mei 2024 - 10:28 WIB

Bocoran MenPAN RB, 2 Kategori Guru Honorer Otomatis Diangkat PPPK Tahun 2024

Senin, 20 Mei 2024 - 09:21 WIB

Kabar Gembira, Secara Resmi Presiden Tetapkan Guru Sertifikasi Dapat Tambahan 2 Bulan TPG

Senin, 20 Mei 2024 - 06:09 WIB

Guru Penggerak Pati Langsungkan Talkshow Pendidikan Berkelanjutan Serta Pengabdian ke Sekolah Pinggiran

Sabtu, 18 Mei 2024 - 10:22 WIB

Terbaru, Siaran Pers Kemdikbud untuk  Guru TK,SD, SMP, dan SMA/SMK Tertanggal 16 Mei 2024, Simak Selengkapnya!

Jumat, 17 Mei 2024 - 23:37 WIB

Pengumuman Terbaru Kemendikbud Menanggapi Beredarnya Link Cek Peserta PPG  Daljab 2024

Jumat, 17 Mei 2024 - 23:00 WIB

Ternyata Ini Maksud Sekolah SD di Salatiga Study Tour Naik Pesawat Terbang

Jumat, 17 Mei 2024 - 22:30 WIB

Study Tour Disebut Jadi Ladang Bisnis Sekolah

Jumat, 17 Mei 2024 - 22:20 WIB

Dinas Pendidikan Jawa Tengah Larang Sekolah Gelar Study Tour

Berita Terbaru