Home / News

Jumat, 30 September 2022 - 06:59 WIB

Hasil Rapat RDPU Dengan DPRD, PGMNI, dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia : RUU Sisdiknas Ditunda?

RUU Sisdiknas – Kemendikbud Ristek telah menerbitkan RUU Sisdiknas yang dan terdapat pembahasan mengenai tunjangan sertifikasi guru.

Merespon hal tersebut Komisi X DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI) serta Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia.

Pada RDPU tersebut membahas aspirasi mengenai Revisi Undang-Undang (RUU) Sisdiknas yang berkaitan dengan penghapusan Frasa Madrasah dalam RUU Sisdiknas, alokasi anggaran pendidikan di Madrasah serta Kuota PPPK, ASN dan PIP guru honorer madrasah.

Terdapat pula informasi mengenai aspirasi terkait kebijakan dan program pendidikan yang ditetapkan Kemendikbud dan masukan RUU Sisdiknas.

Abdul Fikri Faqih selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI memberitahukan bahwa Komisi X mendorong pembaharuan kebijakan pendidikan.

Di mana yang dapat menyelesaikan permasalahan klasik pendidikan di Indonesia, baik itu akses, mutu dan relevansi pendidikan.

Komisi X DPR RI meyakini bahwa masalah tersebut dapat diatasi jika Indonesia memiliki peta jalan pendidikan, sehingga kebijakan pendidikan akan berjalan dan berkembang sesuai dengan peta jalan yang disiapkan tanpa terusik hiruk pikuk pergantian pemerintahan,” kata Fikri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 19 September 2022 lalu.

Baca Juga:  Pro dan Kontra Tentang Tunjangan Guru Pada RUU Sisdiknas, Membuat Guru Lebih Sejahtera?

Fikri juga memberikan tambahan berkenaan dengan rencana revisi UU Sisdiknas. Dikatakan sampai saat ini belum terdapat pengumuman resmi terkait RUU yang akan masuk dalam Prolegnas 2023.

Sehingga Komisi x DPR RI belum bisa memberikan sikap. Akan tetapi, Komisi X membuka ruang seluas-luasnya untuk semua pemangku kepentingan yang akan memberikan masukan serta aspirasi terkait pandangan dan substansi RUU Sisdiknas.

“Beberapa masukan penting yang catatan Komisi X DPR RI dalam RDPU sebelumnya dengan PGRI, Ikatan Guru Indonesia, Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan dan Poros Pelajar Nasional,” kata Fikri.

Fikri menyatakan bahwa mereka memberikan usulan mengenai pembentukan tim pokja nasional RUU Sisdiknas dari berbagai organisasi.

Berdasarkan pandangan Fikri, bahwa RUU Sisdiknas perlu menambahkan substansi keberpihakan yang seimbang dari negara, pemerintah terhadap satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat atau sekolah swasta.

Halaman Selanjutnya

Diketahui pula bahwa PGRI, Ikatan Guru Indonesia dan…

Share :

Baca Juga

guru sekolah

News

Ini Dia Cara Jitu Mengajukan NUPTK dengan Cepat

Kenaikan Pangkat

Penjelasan Rinci tentang Publikasi Ilmiah Kenaikan Pangkat Guru Golongan IV
microsoft teams untuk pembelajaran

News

Pengertian NPSN dan Apa Bedanya dengan NISN?

News

Inilah Keuntungan bagi Guru Honorer yang Mengikuti Seleksi PPPK Tahap 3

News

8 Tips Mengajar Asyik dan Menyenangkan
https://naikpangkat.com/tutorial-membuat-nearpod-mudah-bagi-pemula/

News

Cara Live Streaming Menggunakan OBS, Mudah dan Praktis
membuat kelas tidak membosankan

News

Cara Menyusun Materi Presentasi Public Speaking Mudah No Ribet!

News

Rekomendasi Kanal Youtube Seputar Pendidikan