..
Baginya rencan pemerintah menghapus tenaga honorer termasuk guru honorer November 2023 harus dibarengi pengangkatan ASN PNS dan PPPK yang memprioritaskan pengangkatan dari seluruh guru honorer yang ada.
PGRI mendorong pemerintah agar alokasi gaji dan tunjangan PPPK bersumber dari APBN. Sebab APBD yang kapasitasnya cenderung terbatas.
“PGRI meminta pemerintah dan pemda melakukan pemetaan dan Kajian secara komprehensif tentang kebutuhan guru dalam jangka pendek dan menengah.” Ujar Prof. Unifah Rosyidi.
Selain itu, PGRI juga berharap agar proses perekrutan guru sebagai ASN dilakukan secara terpisah dari agenda seleksi ASN lainnya. Sebab jika mengingat kebutuhan akan tenaga guru yang sangat daurat dan memerlukan tindak lanjut yang cepat serta progresif.
Baginya defisit guru yang dalam jangka waktu lama dan berlarut-larut dan tidak segera mendapat proses penanganan akan sangat merugikan sektor dunia pendidikan Indonesia.
Beliau menegaskan bahwa percepatan peningkatan kualitas pendidikan akan sulit diwujudkan ketika pemenuhan jumlah tenaga pendidik dan peningkatan kualitasnya tidak segera dilaksanakan.
Pada agenda rapat tersebut PGRI juga memberikan masukan untuk pemerintah. Masukan tersebut ditujukan pada kebijakan sertifikasi guru melalui PPG yang mesti dipercepat porosesnya. Hal Ini bertujuan agar proses sertifikasi guru dapat segera tuntas.
Halaman Selanjutnya
