..
Dalam menanggapi berbagai masalah tersebut, Azwar Anas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan pernyataan bahwa akan siap untuk merangkul bupati yang berada di seluruh Indonsia yang tergabung Apkasi.
Hal tersebut dilakukan untuk menyatukan persepsi dan juga untuk mencari solusi dalam penyelesaian tenaga non ASN.
Pada Rakor atau Rapat Koordinasi tersebut juga dihadiri oleh pihak dari Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, Kementrian Dalam Negeri atau Kemendagri, Kementrian Kesehatan atau Kemenkes dan Kementrian Keuangan atau Kemenkeu.
Tujuan dari penyelenggaraan rapat koordinasi tersebut adalah untuk mendengarkan berbagai permasalahan dari daearh terkait tenaga honorer atau tenaga non ASN tersebut. Kehadiran dari 750 peserta rapat tersebut menunjukan bahwa daerah juga antusias dalam mencari solusi tersebut secara bersama sama.
Dari 750 peserta tersebut adalah bupati yang didampingi oleh sekretaris daerah dan juga Kepala BKPSDM atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selain itu Apkasi juga menambpung semua permasalahan didaerah.
Semua daerah juga menyampaikan segala permasalahan dan juga menyampaikan solusi terkait permasalahan tersebut. Dengan dilakukan hal tersebut segala permasalahan tersebut akan segera dapat diselesaikan untuk ditemukan solusinya.
Demikian informasi mengenai Beberapa Masalah Honorer di Indonesia semoga hal tersebut dapat menambah informasi.
e-Guru.id menyediakan program membership dengan satu kali membayar gratis pelatihan bersertifikat 32 JP setiap bulannya. Mari bergabung dengan 9000++ di seluruh wilayah Indonesia. Tunggu apalagi DAFTAR SEKARANG
Ingin pelatihan bersertifikat 32 JP? KLIK LINK INI 
Ingin dibantu mendaftar member e-Guri.id ? Hubungi wa.me/6285869433931 (Admin Ayu)
(yud / law)
Halaman : 1 2
