Tepatnya Pada Rabu 26 Juli 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengadakan uji publik Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN).
Pemerintah sedang berbicara tentang RUU ASN, menurut Alex Denni, Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB.
Dalam transformasi manajemen ASN, tujuh kluster tersebut menjadi konsep penting, terutama dalam digitalisasi manajemen ASN dan penyelesaian tenaga honorer atau non-ASN.
Menurut Alex Denni, RUU ASN dirancang untuk menjadikan ASN organisasi pemerintah yang lincah dan profesional.
Alex menyatakan bahwa dia berharap revisi undang-undang ini akan membuat ASN lebih profesional dan organisasi pemerintah yang lebih lincah mengikuti dinamika global.
Pemerintah, khususnya Kemenpan RB, menyambut baik usulan DPR tentang RUU ASN.
Pemerintah telah menetapkan tujuh topik utama diskusi dalam RUU ASN, yang terdiri dari:
- Diskusi mengenai Komisi ASN,
- Penetapan kebutuhan PNS dan PPPK,
- Kesejahteraan PPPK,
- Pengurangan ASN karena perampingan organisasi,
- Penyelesaian tenaga non-ASN,
- Digitalisasi manajemen ASN,
- Dan ASN di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Ketika datang ke masalah tenaga honorer, Alex Denni mengatakan bahwa pemerintah akan berkonsentrasi untuk memastikan bahwa 2,3 juta orang non-ASN tersebut tetap bekerja.
Selanjutnya, tenaga honorer akan secara bertahap diangkat menjadi ASN dengan cara yang diatur, mirip dengan rekrutmen CASN.
Selain itu, Alex Denni menyatakan bahwa seleksi PPPK dan CPNS 2023 akan segera dibuka.
Alex mengatakan, “Maka kita selamatkan dan amankan 2,3 juta non-ASN ini agar mereka dapat terus bekerja. Secara paralel, kami terus mendorong tenaga non-ASN untuk bergabung dengan ASN melalui prosedur yang diatur bertahap, seperti rekrutmen tahun 2023 yang akan segera dibuka dan rekrutmen tahun-tahun berikutnya.”
Halaman selanjutnya,
Selain itu Alex Denni menyatakan…
Halaman : 1 2 Selanjutnya
