Gaji PNS – Gaji Pegawai Negeri Sipil merupakan hal yang sangat menarik perhatian para masyarakat. Hal tersebut dikarenakan gaji dari Pegawai Negeri Sipil tersebut tergolong tinggi dan juga mendapat jaminan di hari tua. Tetapi bernarkah Gaji PNS jadi beban APBN.
Akhir akhir ini sering terdengar mengenai gaji Pegawai Negeri Sipil yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal tersebut dikarenakan gaji Pegawai Negeri Sipil yang besar tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanjad Negara.
Hal tersebut sontak menjadi pembicaraan dikalangan masyarakat dan juga pemerintahan. Pada saat ini realisasi belanja negara digunakan paling besar untuk gaji PNS. Hal tersebut berbanding terbalik dari tujuan realisasi untuk membangkitkan ekonomi negara.
Pada saat ini pemerintah terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut tengah fokus untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Hal tersebut juga didasari karena beberapa gejala masalah ekonomu yang juga akan menghampiri Indonesia.
Oleh sebab itu pada saat ini pemerintah berencana untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara seefektif mungkin. Hal tersebut membuat pemerintah harus selektif dalam pemanfaatan anggaran negara.
Presiden Joko Widodo atau yang sering disebut dengna Presiden Jokowi, memberikan teguran kepada para Menteri kabinet kerja. Teguran tersebut mengenai realisasi belanja negara paling besar untuk pembayaran gaji untuk Pegawai Negara Sipil.
Menurut Presiden Joko Widodo, pada saat ini realisasi belanja terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masih sangatlah rendah. Total dari realisasi tersebut sebesar 62,5 persen dan realisasi paling besar justru untuk belanja negara sedangkan belanja untuk membantu perekonomian negara masih sangatlah rendah.
Presiden Joko Widodo dalam pengantar siding kabinet mengatakan bahwa pada saat ini yang paling tinggi adalah belanja pegawai dan menjadi rutinitas yang harus keluar sedangkan untuk belanja modal, belanja barang, dan juga jasa masih sangatlah rendah hal tersebut juga termasuk bantuan sosial.
Oleh sebab itu Presiden Joko Widodo meminta para Menteri kabinet kerja untuk dapat memperkuat koordinasi antar kementrian atau lembaga. Hal tersebut diharapkan serapan belanja dapat tersalurkan dengan benar untuk membantu pertumbuhan ekonomi.
Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2 Selanjutnya
