Tenaga Honorer K2 Batal Dihapus, Honorer Punya 3 Hak Penting sebagai Jaminan

- Editor

Jumat, 4 Agustus 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keputusan mengejutkan dan menggembirakan atas pembatalan rencana penghapusan tenaga honorer K2 memberikan sinar terang untuk para pahlawan tanpa tanda jasa di seluruh negeri. Bagaimana tidak, sebelumnya Menpan-RB telah mengumumkan bahwa tenaga honorer akan dihapus dan diganti dengan PNS Part Time.

Tenaga honorer K2 ialah tenaga honorer yang telah melewati pendataan pemerintah pada tahun 2010 dan seharusnya diangkat melalui seleksi pada PPPK tahun 2018 hingga 2019. Honorer K2 mempunyai peran penting dalam menjalankan tugas-tugas tertentu di instansi pemerintah.

Menpan-RB secara resmi mengumumkan keputusan yang luar biasa ini melalui Surat Edaran Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023. Kabar baik ini semakin diperkuat dengan diluncurkannya Peraturan Pemerintah (PP) terbaru tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hak-hak Penting yang Dimiliki Tenaga Honorer sebagai Jaminan

Pada mulanya nasib tenaga honorer seakan-akan telah ditentukan pada November 2023 mendatang. Namun setelah diadakannya koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, pemerintah akhirnya menyadari begitu pentingnya peran tenaga honorer K2 dalam menjalankan roda pemerintahan.

Oleh sebab itu, pemerintah membuat keputusan untuk tidak mengakhiri ikatan kerja secara keseluruhan. Ini menjadi saat-saat yang penuh kepastian bagi seluruh tenaga honorer di Indonesia mengenai masa depan mereka.

Tenaga honorer mempunyai tiga hak penting yang menjadi jaminan agar mereka tetap memiliki tempat di dalam sistem pemerintahan. Hak-hak penting tersebut yakni:

1. Pemerintah akan melakukan perhitungan dan alokasi anggaran khusus untuk mendukung pembiayaan tenaga non ASN yang telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

2. Dalam alokasi pembiayaan tersebut, pendapatan tenaga non ASN tidak akan dikurangi sedikit pun.

3. Pemerintah dan pejabat lainnya secara tegas dilarang merekrut pegawai non PNS atau non PPPK untuk mengisi posisi ASN atau tenaga non ASN lainnya.

Dengan adanya kepastian ini, honorer diminta untuk melakukan pengecekan data secara akurat melalui link pendaftaran BKN. Jika nama mereka terdaftar sebagai tenaga non ASN dalam basis data BKN, maka nasib mereka beruntung.

Halaman selanjutnya

Tenaga Honorer Berkesempatan Diangkat…

Berita Terkait

4 Tahapan Pengelolaan Kinerja Tahun 2025, Jangan Sampai Keliru!
Mendikdasmen Kembali Mengungkapkan Pentingnya Deep Learning untuk Diterapkan Kedepannya!
Jangan Sampai Salah, Ini Perbedaan e-Kinerja Guru dan Kepala Sekolah Saat Penguploadan Dokumen 
Gebrakan Mendikdasmen Memudahkan Syarat Pencairan Tunjangan Sertifikasi Mulai Tahun 2025
Ini Perbedaan Pengelolaan Kinerja Sebelumnya dengan Pengelolaan Kinerja 2025
Ini 3 Pembaruan Pengelolaan Kinerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah 2025 Kini Menjadi Lebih Sederhana
Link- Link Penting untuk Pendaftaran Seleksi Administrasi PPG Guru Tertentu Tahun 2024
Alur Seleksi Administrasi PPG Guru Tertentu 2024 : Panduan Lengkap
Berita ini 203 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 Desember 2024 - 13:26 WIB

4 Tahapan Pengelolaan Kinerja Tahun 2025, Jangan Sampai Keliru!

Selasa, 17 Desember 2024 - 10:15 WIB

Mendikdasmen Kembali Mengungkapkan Pentingnya Deep Learning untuk Diterapkan Kedepannya!

Jumat, 13 Desember 2024 - 10:13 WIB

Jangan Sampai Salah, Ini Perbedaan e-Kinerja Guru dan Kepala Sekolah Saat Penguploadan Dokumen 

Kamis, 12 Desember 2024 - 11:07 WIB

Gebrakan Mendikdasmen Memudahkan Syarat Pencairan Tunjangan Sertifikasi Mulai Tahun 2025

Selasa, 10 Desember 2024 - 09:43 WIB

Ini 3 Pembaruan Pengelolaan Kinerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah 2025 Kini Menjadi Lebih Sederhana

Berita Terbaru

Unduh Sertifikat Pendidikan 32 JP Gratis