RESMI! Kabar Baik Dari Menpan RB Terkait Nasib Tenaga Honorer Setelah Pendataan Tenaga Non ASN

Pendataan Tenaga Non ASN – Nasib tenaga honorer setelah melakukan pendataan tenaga non asn masih menjadi perbincangan di kalangan guru.

Saat ini Kementerian PANRB masih terus mengupayakan solusi terkait permasalahan nasib tenaga honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah daerah.

Upaya Kementerian PANRB dibuktikan dalam rapat koordinasi Kementerian PANRB bersama dengan bupati di seluruh indonesia.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri langsung oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar yang membahas mengenai tindak lanjut apabila pendataan tenaga non asn resmi berakhir sesuai linimasa jadwal yang telah ditentukan oleh Kemen PANRB

Bupati seluruh Indonesia selaku Kepala Daerah bersama Kemenpan RB dan jajaran yang hadir turut melakukan persamaan dan persatuan persepsi dalam mencari jalan tengah atas penyelesaian permasalahan tenaga honorer non ASN setelah pendataan non ASN berakhir dalam waktu dekat.

7 Poin Penting Kabar Baik Bagi Tenaga Honorer Setelah Pendataan Tenaga Non ASN

Setidaknya terdapat tujuh poin penting yang menjadi Kesepakatan Kemen PANRB dan Kepala Daerah yang menjadi kabar baik bagi tenaga honorer yang bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tujuh poin hasil rapat koordinasi diantaranya sebagai berikut  :

1. Menpan RB Abdullah Azwar Anas meminta dengan tegas para bupati selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk melakukan audit terhadap kebenaran data tenaga honorer.
2. Menpan RB Anas juga meminta bupati di tiap daerah untuk mengirimkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) kepada BKN.
3. SPTJM yang akan dikirimkan oleh Bupati tiap-tiap daerah adalah sebagai bentuk komitmen dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan oleh bupati bahwa data tenaga non-ASN di daerahnya adalah valid dan tak berubah.
4. Menpan RB Abdullah Anas mendorong agar pemerintah daerah/Pemda dapat melakukan pengawasan dalam proses pendataan.
5. Menteri anas memaparkan perlu adanya kolaborasi yang dilakukan oleh Pemda dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna pengawasan data yang diajukan Pemda.
6. Akan ada audit data untuk memastikan data tenaga non-ASN yang dikirimkan sesuai yang disyaratkan. Dalam poin ke enam ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas turut menyatakan akan dilakukannya audit data tenaga honorer. “Akan ada audit data untuk memastikan data tenaga non-ASN yang dikirimkan sesuai yang disyaratkan”. Tegas Abdullah Azwar Anas.
7. Setelah proses pendataan non ASN selesai, data tenaga honorer yang masuk akan diverifikasi dan diumumkan secara transparan oleh instansi pemerintah pengusul untuk memastikan nama-nama pada Pendataan non ASN memenuhi syarat dari Surat Menteri PANRB.

Halaman Selanjutnya

Dalam rapat koordinasi Kemenpan RB dan..

Halaman : 1 2 Selanjutnya