Guru Honorer – Guru maupun tenaga honorer tentunya sangat menantikan kabar gembira terkait status kepegawaiannya baik yang berada di pemerintah daerah maupun dalam pemerintah pusat.
Telah kita ketahui bersama, walaupun pemerintah saat ini tengah fokus melaksanakan rekrutmen ASN melalui PPPK Guru 2022, akan tetapi pemerintah juga telah mempersiapkan proses rekrutmen bagi tenaga honorer yang berada di lingkungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Masa depan tenaga honorer terutama guru honorer saat ini tengah menjadi perhatian pemerintah. Bagaimana nasib keberadaannya di pemerintah daerah atau pusat.
Hal tersebut juga semakin diperkuat dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dengan Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 pada 31 Mei 2022 lalu. Dalam Surat Edaran tersebut mewajibkan status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah yang terdiri dari dua jenis, yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Berdasarkan isi dalam surat edaran tersebut, Menpan RB mengimbau agar penegasan status kepegawaian tersebut harus segera selesai ditangani sebelum batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Edaran tersebut yakni hingga tanggal 28 November 2023.
Dengan demikian, berbagai diskusi pun digelar oleh antar lembaga guna mendapatkan solusi terbaik untuk mendapatkan diskusi tentang nasib tenaga honorer maupun guru honorer. Salah satunya dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPAN-RB sebagai bentuk dalam menjembatani aspirasi dari tenaga honorer maupun instansi pemerintah yang memiliki perhatian besar terhadap nasib masa depan guru honorer.
Acara yang bertajuk Rapat Koordinasi Penyusunan Kebutuhan ASN Tahun Anggaran 2022 yang digelar pada Senin 27 Juni 2022 di Hotel Grand Dafam Surabaya.
Haryomo Dwi Putranto selaku Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN menjelaskan bahwa baik dalam instansi daerah maupun instansi pusat saat ini sedang fokus dan memprioritaskan pada masa depan tenaga honorer.
“Tidak bisa dipungkiri bahwa tenaga honorer memang berperan besar. Oleh karena itu implementasi regulasi terkait tenaga honorer tidak bisa serta merta. Kita upayakan solusi terbaik, salah satunya dengan terbitnya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja” ucap Haryomo.
Halaman selanjutnya
Halaman : 1 2 Selanjutnya
