..
DPRD Provinsi Jawa Tengah berjanji akan memperjuangkan nasib mereka dan menemui Menpan RB beseta Mendagri untuk meminta pemerintah melakukan pengkajian ulang terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer.
“Pertama adalah kebijakan ini distop dulu sampai bulan November sembari nanti perpanjang kitas cari solusinya seperti apa.” ujar Mohammad Saleh
Dengan demikian, Saleh berhaap kepada teman-teman yang tergabung dalam aliansi SATU NADA ini bisa dicarikan solusinya.
Mengutip dari berbagai sumber, Mohammad Saleh mengatakan dari sekian banyak orang yang datang berasal dari bermacam instansi. Mulai dari pegawai pajak, retribusi dan pegawai pariwisata. Pihaknya turut merasakan bahwa pendapatan-pendapatan kita diujung tombak teman-teman non -ASN, sehingga pemerintah daerah melalui DPRD akan selalu mensupport dan memperjuankan.
Saat menemui pegawai non-ASN yang tergabung dalam SATU NADA, Wakil Ketia Komis A, Fuad Hidayat menyampaikan bahwa pihaknya saat ini akan berusaha memperjuangkan nasib tenaga kerja pemerintah non ASN se Jawa Tengah itu.
Fuad Hidayat menyampaikan bahwa sebelum bertemu dengan pengurus SATU NADA Jawa Tengah, dirinya telah membicarakan dengan Ketua Komisi A terkait pertemuannya ke Jakarta.
Dirinya mengungkapkan pertemuan dengan Kemenpan-RB dan Kemendagri secepatnya dilaksanakan. Komisi A DPRD Jateng akan segera meluncur ke Jakarta agar aspirasi dari Persatuan Tenaga Pemerintah Non-ASN Daerah dapat digaungkan ke seluruh Indonesia.
Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
