Home / News

Senin, 3 Oktober 2022 - 23:15 WIB

Kelanjutan Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah

Kelanjutan Pendataan – Pada saat ini, kita telah ketahui bahwa pemerintah tengah melakukan pendataan untuk tenaga non ASN yang telah berada pada lingkungan pemerintah. Tentu pada saat ini masyarakat menunggu tentang kelanjutan pendataan tenaga non ASN di lingkungan pemerintah tersebut.

Untuk pendataan non ASN ataupun tenaga honorer di lingkungan instansi Pemerintah, Menpan RB menindak lanjuti terkait hal tersebut. Pada saat ini terdapat informasi bahwa Menpan RB sedang menindak lanjuti hal terkait pendataan tersebut.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh Menpan RB tersebut, dilakukan dengan surat edaran nomor B/1917/M.SM.01.00/2022. Surat edaran tersebut telah diterbitkan pada tanggal 29 September 2022.

Menpan RB menyampaikan bahwa pada Surat Edaran dengan nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 yang telah diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah yang telah ditindak lanjuti melalui Langkah invertarisasi data oleh lembaga dan juga Pemerintah Daerah.

Baca Juga:  Cek! Detail Uang Pulsa dan Uang Lembur PNS di 2022

Dalam Surat Edaran tersebut, MenpanRB menyampaikan bahwa pendataan yang dilakukan pemerintah tersebut tidak bertujuan untuk mengangkat pegawai non ASN atau tenaga honorer untuk menjadi ASN.

Hal tersebut dilakukan untuk melakukan pendataan atau pemetaan dan juga untuk mengetahui jumlah tenaga non ASN yang berkerja pada lingkungan instansi Pemerintah pusat ataupun Pemerintah Daerah.

Selain itu Menpan RB juga menjelaskan bahwa data yang sementara ini telah diinput pada aplikasi BKN, pada tanggal 30 September ini telah mencapai sebanyak 2.113.158 orang. Dari jumlah yang telah dinput tersebut, terdiri dari 66 Instansi Pusat dan 522 instansi daerah.

Selain itu, berdasarkan laporan dari BKN, telah ditemukan data yang tidak sesuai dengan ketentuan pada surat Menteri PANRB nomor B/1511/M.SM.01.00/2022. Selain hal tersebut, Menpan RB menyusun rencana untuk menjaga validitas data dan juga akuntabilitas pada pendataan non ASN.

Halaman Selanjutnya

Hal yang harus dilakukan PPK

Share :

Baca Juga

News

Mengenal Ragam Media Belajar
Peran Guru di Era Pembelajaran Digital Berbasis Metaverse

News

Contoh Pengembangan Alur Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila
agenda kemdikbud

News

Jadwal dan Syarat Lengkap Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022 sesuai Permen Terbaru

News

Download Buku Penelitian Tindakan Kelas Untuk Kenaikan Pangkat Gratis Disini

News

Hakikat Pembelajaran Inovatif dan Interaktif
Regulasi Distribusi Tunjangan 2023

News

Segera Lapor Penggunaan Dana BOS, Jika Terlambat Mendapatkan Sanksi

News

Bagaimana Nasib Guru Honorer di Tahun 2023? Simak Penjelasannya!

News

Pemerintah Siapkan Bonus PNS 2023! Simak Penjelasannya