Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada saat ini telaj menyampaikan kabar atau informasi gembira untuk guru honorer. Kabar atau informasi gembira tersebut adalah mengenai kebijakan baru PPPK tahun 2023.
Kebijakan baru PPPK tahun 2023 ini telah dirilis oleh Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Adapaun kebijakan baru tersebut terdapat 3 poin penting mengenai PPPK Guru untuk tahun 2023.
Ketiga kebijakan baru tersebut menjadi angin segara untuk guru honorer yang telah lulus passing grade pada tahun 2021 yang siap diangkat untuk menjadi ASN pada tahun 2023 ini. Kebijakan ini sangat penting dan menjadi ketentuan untuk PPPK guru tahun 2023.
Kebijakan dari Kementrian Pendidiakn dan Kebudayaan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pengambilalihan jumlah formasi PPPK oleh Pemerintah Pusat
Untuk kebijakan pertama yang dijelaskan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan adalah pengambilalihan jumlah formasi PPPK oleh Pemerintah Pusat.
Pada kebijakan tersebut, jika sampai pada bulan Februari hingga Maret 2023 jumlah formasi yang diperlukan tidak secara 100% diterima dari Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Pusat akan melengkapi seluruh formasi untuk PPPK Guru.
2. Gaji dan Tunjangan PPPK
Untuk kebijakan kedua yang disampaikan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan adalah hal terkait gaji dan tunjangan PPPK. Mengenai dana gaji dan tunjangan untuk PPPK, Kemdibudristek menjelaskan bahwa hal tersebut akan diatur secara spesifik oleh Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan.
Pada kebijakan ini, dana yang dianggarkan untuk gaji dan juga tunjangan tersebut, tidak dapat digunakan untuk hal lain selain ketentuan tersebut oleh pemerintah daerah.
3. Keperluan dana untuk pengangkatan PPPK
Untuk kebijakan terakhir ini adalah mengenai keperluan dana untuk pengangkatan PPPK. Kemdikbud mengatakan dana yang akan digunakan untuk pengangkatan tersebut akan ditransfer ke Pemerintah Daerah saat pengangkatan PPPK telah terjadi.
Dalam Rakor untuk Pengadaan ASN tahun 2023, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan juga menjelaskan beberapa informasi untuk jumlah formasi PPPK Guru. Kemendikbudristek menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 60 Pemda atau Pemerintah Daerah yang telah mengajukan formasi untuk PPPK Guru yang memenuhi 100 % kebutuhan guru pada wilayah masing masing.
Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2 Selanjutnya
